Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat, Refrizal, menuturkan mereka pernah beberapa kali bertemu dengan konsultan pembangunan gedung baru parlemen. Namun, penyelenggara pertemuan itu bukan BURT, melainkan Sekretariat Jenderal DPR, organ lain di DPR RI.
"Pertemuan dengan konsultan pernah beberapa kali. Mustahil tidak pernah," kata Refrizal saat dihubungi, Rabu, 13 November 2013. Namun, dia membantah jika disebut pernah bertemu dengan petinggi PT Adhi Karya untuk meminta fee pembangunan gedung parlemen.
Dia menuturkan, penyelenggara pertemuan itu adalah Sekretariat Jenderal DPR. Pertemuan ini bertujuan mendengarkan pemaparan dan konsep gedung yang akan dibangun. Hanya saja Refrizal tak mengetahui secara persis siapa saja yang diundang oleh Sekretariat Jenderal DPR dalam beberapa kali pertemuan tersebut.
Dia enggan menanggapi ihwal adanya anggota BURT yang ngotot pembangunan tetap dilanjutkan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meminta Tempo menanyakan langsung kepada pihak yang melontarkan tudingan. "Jangan ditanyakan ke saya," kata dia.
Dia menegaskan, pembatalan ini merupakan kesepakatan bersama di BURT dan disahkan dalam sidang paripurna. Ketika rapat pembatalan proyek, Refrizal semua pimpinan BURT hadir, termasuk Marzuki Alie yang menjabat sebagai Ketua BURT. "Bahkan, saya yang mengembalikan Rp 800 miliar untuk pembangunan gedung baru itu," kata dia.
