TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar tidak sepakat jika dugaan suap pembangunan gedung baru DPR dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia beralasan, pembangunan gedung itu akhirnya dibatalkan. Dia meminta masalah ini diselesaikan secara internal antara DPR dengan Sekretariat Jenderal DPR.

"Apalagi yang dibicarakan, ini kan sudah selesai," ujarnya, Rabu, 13 November 2013.

Hasrul menyayangkan pernyataan Marzuki Alie ihwal adanya dugaan suap ke fraksi. Pernyataan itu, katanya, akan semakin memperburuk citra parlemen di masyarakat. "Kami juga merasa tidak nyaman," ujar dia.

Sebelumnya, majalah Tempo edisi pekan ini menurunkan laporan tentang patgulipat proyek gedung baru DPR pada 2010 lalu. Marzuki diduga ikut terlibat di dalamnya. Selain Marzuki, Anas Urbaningrum--yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Demokrat--diduga kebagian Rp 500 juta. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Pius Lustrilanang, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, juga disebut kecipratan Rp 1,5 miliar. Proyek itu kandas pada 23 Mei 2011 atas desakan publik.

Marzuki membatah ikut menerima suap, tapi ia mengaku tahu siapa para pemain dalam proyek pembangunan gedung itu. Ia mengatakan ada salah satu anggota BURT terlibat dalam proyek gedung baru DPR. Selain itu, dia juga menyebut ada fraksi yang diduga menerima suap dalam pembangunan tersebut. Namun, Marzuki enggan membeberkan siapa fraksi dan anggota yang dia maksud.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler
Mandiri Ungkap Kebohongan Jilbab Hitam
Kompasiana: Tulisan Jilbab Hitam Provokatif
KPK Sita Buku Yasin Anas-Athiyah, Tolak Yasin Ibas
Bukti Jokowi Sakti, Acara SBY Jadi Tertutup