TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat batal menggelar pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia, terkait kabar penyadapan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pertemuan diundur karena komunikasi tentang jadwal pertemuan belum final.

"Staf ahli saya sedang sakit, jadi komunikasi dengan pihak Kedutaan (AS dan Australia) sempat terputus, jadi akan dijadwalkan ulang pertemuannya," ujar Priyo di kompleks Senayan, Senin, 11 November 2013. "Tentu akan dikabari kembali soal jadwal ke depan," ia menambahkan.

Priyo belum bisa menentukan kapan pertemuan akan dilakukan. Namun, ia kembali menjelaskan, pertemuan itu penting untuk mengurai kabar yang diembuskan mantan analis intelijen Amerika, Edward Snowden. "Pemberitaan itu tidak mengenakkan, sangat sensitif. Disadap itu kan seperti dijajah, dikangkangi. Kita semua tentu tidak mau begitu," ujar dia.

Pernyataan Edward Snowden, yang dimuat majalah Jerman, Der Spiegel, dan harian Australia, Sydney Morning Herald, melaporkan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian Amerika Serikat di seluruh dunia. Lokasi tersebut, antara lain, berada di kedutaan besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Pnom Penh, dan Yangoon.

Peta tertanggal 13 Agustus 2010 itu menunjukkan fasilitas telik sandi di negara-negara sekutu Amerika Serikat, seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, dan Singapura. Operasi pengintaian diduga dilakukan oleh dua lembaga intelijen Amerika Serikat, yakni Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Badan Keamanan Nasional (NSA), melalui sebuah satuan tugas bersama yang diberi nama Special Collection Service.

TRI SUHARMAN

Berita lainnya:
Curhat Suami Hakim Vica kepada Tempo
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Memory Card Menguak Dugaan Perselingkuhan Vica
Suami Hakim Vica Terancam Dipecat Jadi Pendeta
Pelapor Dugaan Korupsi Atut Pernah Mau Dibunuh