Sejumlah mobil pribadi berusaha menerobos jalur Busway untuk menghindari kemacetan yang cukup parah di jalan protokol MH Thamrin, Jakarta Pusat, (19/8). Kemacetan terjadi akibat adanya aksi unjuk rasa di Bunderan HI. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah menyalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam soal kemacetan Ibu Kota.
Julian menyebut interpretasi media kebablasan. "Interpretasinya terlalu luas. Tak benar Presiden salahkan siapa pun," kata Julian di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 10 November 2013.
Presiden, kata Julian, hanya menegaskan urusan lalu lintas memang tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Kemacetan lalu lintas tak bisa dilemparkan ke pemerintah pusat. "Pemerintah pusat hanya mendukung upaya mengurai kemacetan," kata Julian.
Sebelumnya, SBY mengaku mendapat keluhan dari beberapa perdana menteri pada East Asian Summit 2013 di Bogor, Senin, 4 November 2013. Para perdana menteri itu kecewa dengan kemacetan di Jakarta. SBY kemudian mengatakan yang harus menjelaskan kemacetan di Jakarta mestinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pernyataan SBY itu berlanjut ke ranah politik. Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan memang Jokowi-Ahok yang harus bertanggung jawab atas kemacetan Jakarta.
Toto Sugiarto, pengamat dari Sugeng Sarjadi Syndicate mengatakan bahwa pernyataan SBY dan Sutan berindikasi sebagai upaya merontokkan elektabilitas Jokowi sebagai bakal calon presiden. Langkah itu diambil karena peserta konvensi calon presiden Demokrat tak kunjung mendekati elektabilitas Jokowi. "Isu ini meluas. Kita akhirnya tak fokus mencari solusi atas kemacetan," kata juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.
