Kebencian Demokrat ke Jokowi Dinilai Menjadi-jadi  

Reporter

Editor

Anton William

Rabu, 6 November 2013 14:41 WIB

Gubernur DKI Joko Widodo (kiri), Menteri ESDM Jero Wacik dan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Karen Agustiawan (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai Partai Demokrat sudah menaikkan level pertentangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut dia, sejak awal Demokrat memang sudah mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

"Pada awalnya, cakupannya hanya di DKI Jakarta, dengan melawan semua kebijakan Jokowi. Kini sudah menasional," kata Toto saat dihubungi, Rabu, 6 November 2013. "Demokrat berusaha menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama."

Sebelumnya, para petinggi Demokrat bergantian menyerang Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menuding mantan Wali Kota Solo itu ikut memberi "lampu hijau" untuk pemasangan alat penyadapan di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Menurut dia, pemberian izin tersebut berada pada wewenang Pemprov DKI Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, juga melempar tanggung jawab soal kemacetan Jakarta kepada Jokowi. Menurut Yudhoyono, Jokowi lah yang seharusnya menyelesaikan permasalahan kepadatan jalanan Jakarta. Serangan itu dibalas Jokowi dengan menyalahkan pemerintah pusat. PDIP meminta Demokrat tidak menyerang Jokowi dengan isu penyadapan.

MUHAMAD RIZKI

Berita Terkait:

Hakim Selingkuh Tak Terima Dipecat
Diduga Selingkuh, Hakim Cantik Terancam Dipecat
MA Siap Gelar Sidang Etik Hakim Selingkuh
Hakim Selingkuh Diseret ke Majelis Kehormatan

Pemilu 2014Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIPJokowi

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

5 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

9 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

9 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

10 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

11 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

12 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

13 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

13 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Rekomendasi