Ekspresi Jokowi saat mengikuti acara "Meeting of The Governors and Mayors of the Capitals ASEAN" di JW Mariot Hotel, Jakarta, (19/09). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi positif ajakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman untuk membangun pertahanan ibu kota Indonesia. Jokowi, sapaan Joko Widodo, pun setuju jika beberapa lokasi di Jakarta dimanfaatkan sebagai sarana pendukung alat utama sistem persenjataan milik TNI.
Saat disinggung di mana saja lokasi itu, Jokowi tak mau menjawab banyak. "Tata ruang pertahanan kok dibuka, ya ketahuan dong di mana kita taruh tank," kata mantan Wali Kota Surakarta itu di acara bakti sosial TNI Angkatan Darat, Jakarta, Jumat, 1 November 2013.
Meski begitu, dia mengaku sudah membicarakan segala rencana pembangunan sistem pertahanan ibu kota ini. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI AD akan memulai pembangunan tahun depan.
Salah satunya, membangun ruang bawah tanah yang berukuran sangat besar di bawah Monumen Nasional. Sesuai rencana ruangan bawah tanah itu bisa menyimpan sejumlah tank milik TNI AD, termasuk tank terbaru mereka, Leopard bekas Jerman. "Tapi saya tidak bicara di mana menaruh tank dan lainnya, itu ditentukan KSAD."
Selain itu, Jokowi juga berencana menggunakan jalan tol Jagorawi untuk sarana pertahanan ibu kota. Jalan yang panjang dan lebar bisa dimanfaatkan untuk tempat pendaratan darurat pesawat milik TNI AU. "Tapi masih ada masalah tiang-tiang listrik, nanti bisa disesuaikan," kata dia.
Bahkan Jokowi juga bakal memanfaatkan pembangunan perumahan murah seluas 200 hektare di wilayah Marunda, Jakarta Utara. Selain perumahan, Pemprov DKI akan membangun akses ke pantai utara Jakarta sebagai lalu lintas tank-tank amfibi.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sistem pertahanan ibu kota negara. Rencana ini pernah diajukan Budiman kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat masih menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
Budiman mengatakan bahwa pada masa mendatang, sasaran strategis musuh adalah pusat pemerintah dan pusat perekonomian. Jelas lokasi sasaran itu adalah Jakarta. "Jadi tidak seperti dulu perang di hutan."
