Indonesia Harus Protes Keras Penyadapan Australia

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 1 November 2013 13:22 WIB

Kedutaan Besar Australia, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Purwokerto - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta pemerintah memprotes keras dugaan aksi penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan dinilai tidak etis.

"Sebagai negara sahabat tentu tidak etis dan melanggar rasa saling percaya," kata Marzuki seusai memberikan materi dalam acara seminar nasional ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat, 1 November 2013.

Ia mengaku akan mengklarifikasi ke Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan masalah tersebut. Menurut dia, persoalan penyadapan ini harus diusut secara serius. "Apakah dilakukan secara sistemik oleh pemerintah atau ada badan tertentu yang melakukannya," kata dia.

Komisi I, kata dia, akan meminta klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri mengenai masalah tersebut. "Ujung tombaknya ada di Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan kasus ini," katanya.

Dalam sepekan terakhir ini, Indonesia dihebohkan dengan bocornya aksi penyadapan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia. Agen mata-mata elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), mencegat komunikasi militer dan Angkatan Laut Indonesia melalui stasiun pendengaran rahasia yang berada di daerah terpencil di Kepulauan Cocos. Adapun Amerika melakukan penyadapan yang dilakukan melalui kantor kedutaan besar yang tersebar di 90 negara, termasuk Indonesia.

Menurut media Australia, Sydney Morning Herald, edisi 1 November 2013, stasiun pemantauan ini tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia atau dilaporkan di media, meskipun beroperasi selama lebih dari dua dekade.

Lebih terkenal sebagai Shoal Bay Receiving Station dekat Darwin, fasilitas di Pulau Cocos dilaporkan sebelumnya merupakan bagian penting dari upaya pengumpulan sinyal intelijen Australia yang menargetkan Indonesia. Fasilitas ini meliputi radio pemantauan dan peralatan pencari arah serta stasiun satelit bumi.

ARIS ANDRIANTO






Berita Lain:
Adiguna Sutowo Pernah Menembak Kepala Penagih Bill
KSAU: Udara Natuna Kini Milik Singapura
Punya Rp 60 M, Pejabat Ini Hanya Mengaku Rp 1,2 M
Sejarah Kelam Adiguna di Malam Tahun Baru 2005
Begini Cara Gubernur Jateng Hadapi FPI

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya