TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Dipo Alam, menegaskan kembali pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kalimantan Barat. Media massa atau pers dinilai kerap koruptif dalam kebebasannya yang sangat kuat. Kebebasan pers juga dituding kerap memposisikan SBY sebagai korban karena pemberitaan yang tak benar.
"Memang ada kecenderungan media sebagai power yang cenderung koruptif," kata Dipo di kantornya, seperti dilansir laman resmi Setkab.go.id, Kamis, 24 Oktober 2013.
Dipo menyatakan, pers hendaknya teguh berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai kewajiban dan peran dalam kehidupan demokrasi negara. Meski demikian, SBY dan Dipo sendiri tak memaparkan detail pemberitaan yang diklaim telah menyalahin kebebasan pers.
Di Kalimantan Barat, SBY memang sempat menyinggung perihal pemberitaan adanya lobi dari Silvia Soleha alias Bu Pur untuk memajukan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian.
SBY menyatakan, pemilihan Sutarman adalah hasil pengajuan, diskusi, dan penetapan Presiden bersama Komisi Kepolisian Nasional Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Dipo.
"Ingat kekuasaan pers sangat besar sekali. Jangan tergoda. Korbannya bisa banyak. Kalau orang diberitakan besar-besaran ternyata dia tidak salah, itu tujuh turunan menanggung akibatnya," kata SBY. (Baca juga: SBY Mengaku Di-bully Media Massa)
Selain tentang pers, Dipo juga mengkritik para pengguna jejaring sosial seperti Twitter. Ia menilai banyak orang tak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi dan berita yang tak benar.
"Selain tidak menggunakan identitas yang jelas, tweet yang diunduh pun banyak yang tidak benar," kata Dipo.
