TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan banyak hal yang dapat digali Komisi Pemberantasan Korupsi dari Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. KPK mengagendakan pemeriksaan Marzuki hari ini untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus gratifikasi dan pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum.
"Penting digali bagaimana peran Demokrat dalam memuluskan proyek Hambalang yang diduga untuk dana kongres partai. Waktu itu (kongres Partai Demokrat) Nazaruddin sebagai bendahara partai dan Marzuki sebagai sekretaris jenderal," kata Dahlan saat dihubungi, Selasa, 22 Oktober 2013.
Pernyataan Marzuki, kata Dahlan, dapat ditelusuri sebagai keterangan yang menjelaskan relasi para pihak yang ikut menyumbangkan donasi untuk menyukseskan kongres Demokrat. "Siapa saja (donatur) yang menyumbang dan sumber dana mereka penting dikonfirmasi," katanya.
Dahlan mengatakan KPK, lewat konfirmasi Marzuki, juga dapat menemukan peran parlemen dalam memperlancar penambahan alokasi anggaran proyek Hambalang yang awalnya senilai miliaran menjadi triliunan rupiah. Dahlan mengatakan KPK bisa meminta keterangan kepada politikus Demokrat tersebut atas keterangan audit Badan Pemeriksa Keuangan proyek Hambalang versi dua. Sebanyak 15 nama anggota Dewan yang menyetujui proyek Hambalang ini sempat hilang dalam laporan BPK itu.
Dahlan mengatakan tidak menutup kemungkinan Marzuki akan diperiksa dan dipanggil KPK berkali-kali karena keterangan pimpinan DPR tersebut sangat penting dalam penyelidikan proyek Hambalang. Pasalnya, proyek Hambalang adalah bibit persoalan serius bagi Partai Demokrat. "Ini bukan aliran dana resmi yang diterima partai. (Proyek Hambalang) Ini berkaitan dengan momentum pelaksanaan kongres, dan saat itu Marzuki ikut dalam kompetisi pencalonan ketua Demokrat," katanya. ALI AKHMAD
