Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Tersangka Korupsi  

Reporter

Senin, 21 Oktober 2013 19:45 WIB

Dok. TEMPO

Tempo.co, Medan - Kejaksaan Negeri Medan menetapkan staf ahli Gubernur Sumatera Utara Anggiat Hutagalung tersangka kasus korupsi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Utara tahun anggaran 2012. Anggiat yang pernah menjadi kepala Satpol PP dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 4,878 miliar.

Kelapa Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan Jufri Nasution mengatakan, Anggiat dijadikan tersangka setelah menjalani pemeriksaan tiga kali. ”Penyidik Kejaksaan sudah mengantongi alat bukti, termasuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Jufri kepada Tempo, Senin 21 Oktober 2013.

Dalam kasus tersebut, Bendahara Satpol PP Sumatera Utara Paian Sipahutar turut dijadikan tersangka. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain.

"Ada biaya perjalanan fiktif, honorarium dan biaya makan-minum suplemen bagi anggota Satpol PP, hingga utang di rumah makan yang belum dibayar senilai Rp 210 juta," ujar Jufri.

Penyidik sedang mempertimbangkan kemungkinan penahanan terhadap Anggiat dan Paian. Dalam waktu dekat keduanya akan kembali diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa bawahanya itu. Telepon dan pesan singkat Tempo tidak dibalas Gatot. Adapun Anggiat yang coba dihubungi, juga tak menjawab telepon Tempo hingga berita ini ditulis.


SAHAT SIMATUPANG

Berita Terpopuler
SMS Pembunuh Holly: Gagal, Gatot: Kabur!
Airin Menyewa Hotel Selama di Harvard
Kamar Digeledah, Gayus: Bongkar Saja Pak!
Ketika Ariel-Luna Maya 'Dipertemukan' di Panggung
Sel Dirazia, Nazaruddin: Ini Guantanamo Indonesia

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya