TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Survei Nasional Pol-Tracking Institute terbaru menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merosot. "Hanya 40,5 persen masyarakat yang menyatakan puas dengan pemerintahan SBY-Boediono," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda A.R. saat mempresentasikan temuan lembaganya, Ahad, 20 Oktober 2013.

Menurut survei, tingkat kepuasan masyarakat dari pemerintahan SBY di bidang pendidikan mencapai 52,5 persen, kesehatan 47,8 persen, keamanan 41,5 persen, hukum 23,7 persen, dan ekonomi 21 persen.

Sedangkan 51,5 persen lainnya menyatakan tidak puas. Dengan incian 41,5 persen merasa kurang puas dan 10 persen sangat tidak puas. Sisanya, 8 persen menyatakan tidak tahu. "Tingkat kepuasaan publik berada di bawah 50 persen menunjukkan kinerja pemerintahan yang stagnan," katanya.

Jika dikaitkan dengan beberapa bidang, tingkat ketidakpuasan masyarakat salah satunya ditunjukkan di bidang ekonomi, yakni sebesar 70,9 persen. Disusul bidang hukum dengan 57,7 persen, bidang keamanan 45,8 persen, bidang kesehatan 43,4 persen, dan bidang pendidikan 37 persen.

Soal ketidakpuasan di bidang ekonomi, menurut Hanta Yuda, tergambar dari persepsi masyarakat terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir. Sedangkan di bidang hukum, masyarakat belum melihat hadirnya koordinasi sistematis dan sinergis antara kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntaskan berbagai skandal.

Di bidang keamanan, ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi publik. Pertama, masyarakat akhir-akhir ini cukup resah akibat banyak terbunuhnya anggota kepolisian. Kedua, tingkat kriminalitas di beberapa daerah masih tinggi.

Di bidang kesehatan, ada dua isu yang berpengaruh terhadap persepsi publik, yakni soal biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. "Walaupun dalam beberapa kasus, persepsi publik di bidang ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah," kata Hanta.

Selanjutnya, di bidang pendidikan, tingkat kepuasan pendidikan yang berada di angka 53 persen disebabkan oleh semakin meningkatnya insentif yang diberikan kepada para pendidik maupun besarnya angaran pendidikan dalam membantu para peserta didik yang kurang mampu.

Hasil survei ini merupakan bagian dari survei nasional Pol-Tracking Institute yang bertajuk "Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR". Survei ini dilakukan pada 13-23 September 203 secara serempak di 33 provinsi, dengan total jumlah sampel mencapai 2010 responden.

Survei ini memiliki margin error kurang lebih 2,19 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.

FEBRIANA FIRDAUS