TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia belum menerima laporan suap Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kolier Lilik Haryanto. Mabes Polri akan segera mengecek kebenaran info ini.
"Sampai sekarang, kami belum terima, tapi nanti saya cek lagi," kata juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie ketika dihubungi, Rabu, 9 Oktober 2013.
Menurut Ronny, Kementerian Hukum bisa saja melaporkan kasus ini ke penegak hukum lain. Kementerian Hukum, kata dia, mungkin telah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan.
Kolier ketahuan menerima suap di ruangannya oleh tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyerahan uang ini diketahui oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Uang diduga berhubungan dengan pengurusan izin penempatan notaris di Jakarta. Hanya saja belum jelas siapa pemberi suap kepada Kolier.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin belum mendapat laporan soal kasus ini. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Al Muzzamil Yusuf juga belum mengetahui ihwal tertangkap tangannya pejabat Kementerian Hukum. "Belum (ada informasi)," kata Muzzamil.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler Lainnya
Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut
KPK Geledah Kantor Adik Atut di Mega Kuningan
Adik Prabowo Tolak Rp 500 Miliar dari Jokowi
Airin Sebaiknya Jangan Pulang Dulu dari Amerika
Filosofi Permen ala Jokowi
Berita terkait
Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel
13 jam lalu
Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
2 hari lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
2 hari lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
4 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
5 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
7 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
7 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
7 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaKomitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual
8 hari lalu
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
27 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca Selengkapnya