TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kebingungan mengusulkan calon Bupati Sumba Barat Daya terpilih ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk proses pelantikan pada 27 Desember mendatang. Musababnya, Komisi Pemilihan Umum setempat menetapkan dua pasangan calon terpilih. "Pilkada Sumba Barat Daya masih bermasalah," kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya kepada wartawan, Selasa, 8 Oktober 2013.
KPU Sumba Barat Daya menetapkan dua calon bupati sebagai pemenang pilkada di daerah itu, yakni Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha serta calon petahana Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Frans mengatakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir pada 27 Desember 2013. Hingga tanggal tersebut, pemerintah provinsi, KPU, dan Bawaslu akan melakukan pendalaman dan kajian soal kekisruhan pilkada di daerah itu. "Kami sudah sepakat untuk lakukan kajian terkait kisruh pilkada itu, sebelum diusulkan ke Mendagri," katanya.
Gubernur Frans mengaku pemerintah baru menerima usulan proses pelantikan calon bupati terpilih berdasarkan pleno pada 26 September 2013, yang menetapkan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai bupati terpilih. Sedangkan, usulan yang diperkuat dengan putusan MK, yakni Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha, belum ada. "Yang ada di meja saya, hanya usulan sesuai pleno terakhir," katanya.
KPU Sumba Barat menggelar dua kali pleno penetapan calon bupati terpilih, yakni pada 10 Agustus 2013 yang menetapkan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai calon bupati terpilih yang diperkuat dengan putusan MK dan pleno pada 26 September 2013 yang menetapkan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai calon bupati terpilih, berdasarkan rekapitulasi di Kepolisian.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
