Pemilihan Bupati Cirebon, Calon PDIP Unggul

Reporter

Editor

Eni Saeni

Minggu, 6 Oktober 2013 20:52 WIB

Seorang penyandang kusta melakukan pencoblosan Pilkada Tangerang di rumahnya di kawasan Sitanala, Tangerang, Banten, (31/8). Tangerang secara serantak laksanakan Pemilihan walikota dan wakil walikota di 13 kecamatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Cirebon - Hasil hitung cepat menempatkan pasangan Sunjaya Purwadi-Tasiya Soemadi unggul sementara dalam pemilihan Bupati Cirebon yang digelar hari ini, 6 Oktober 2013. "Untuk saat ini pasangan nomor 2 yang diusung PDI Perjuangan masih menempati posisi pertama perolehan suara," kata Agus Ariwibowo, anggota Lembaga Survei Paramater .


Lembaga ini baru menghitung 71,28 persen suara yang masuk. Sebanyak 1.696.981 warga Kabupaten Cirebon terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada tahun ini. Pencoblosan dilakukan di 3.650 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon.


Lembaga survei Parameter mencatat, pasangan Sunjaya Purwadi-Tasiya Soemadi yang diusung PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak yaitu 30,10 persen,disusul pasangan Luthfi-Arimbi yang meraih 18,89 persen suara, disusul pasangan Heviyana-Rakhmat.

Selanjutnya pasangan Nurul Qomar-Subhan meraih 14,45 persen suara, lalu pasangan Insyaf-Darusa dari jalur independen mendapat 10,35 persen suara dan terakhir pasangan ason Sukasa-Kusnandar hanya mendapat 9.,00 persen suara.

IVANSYAH
Terhangat
Ketua MK Ditangkap| Amerika Shutdown| Edsus Lekra| Info Haji

Berita Terpopuler
Ketua KPK Tak Takut pada Atut
Atut Kumpul dengan Keluarga dari Banten di Jakarta
Ratu Atut Punya Rumah Mewah di Bandung
SBY Copot Akil sebagai Ketua MK
Ratu Atut Sering ke Bandung Dikawal Polisi Banten
Rano Karno Mulai Digadang-gadang Geser Ratu Atut

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya