TEMPO.CO, Tangerang--Jaringan Warga Untuk Reformasi (Jawara) Banten yang terdiri dari Indonesian Coruption Watch, Masyarakat Transparansi Banten, Sekolah Demokrasi, Koalisi Guru Banten, Lingkar Madani, Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) dan Tangerang Transparansi Watch (TRUTH) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah dan keluarganya yang telah berkuasa sejak Banten berdiri.

Tertangkapnya, Tubagus Chaeri Wardhana, adik Atut dalam kasus suap ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dianggap sebagai pintu masuk untuk membongkar praktek korupsi dan pencucian uang oleh dinasti Banten itu. "Pengungkapan bisa melalui TCW dan Atut yang kini sudah dicekal dan juga akan diperiksa," ujar Koordinator Indonesian Coruption Watch, Danang Widyomoko di Serpong, Ahad 6 Oktober 2013.

Danang mengatakan fakta yang paling anyer untuk dijadikan momentum pemeriksaan terhadap keluarga Atut adalah dari nilai harta yang tak wajar yang dimiliki oleh keluarga Atut. Ia mencontohkan, salah satunya belasan mobil mewah yang ada di rumah Wawan. "Dari mana asal harta itu? Bisnis apa TCW bisa menghasilkan harta dengan jumlah yang begitu besar?" kata Danang.

Menurutnya, selama ini kasus korupsi yang melibatkan Atut dan kroninya hampir tidak tersentuh hukum. "Untuk itu kami mendukung KPK dan siap memberikan data-data yang diperlukan dalam pengusutan korupsi yang dilakukan TCW, Atut dan keluarganya yang lain."

Koordinator Alipp, Uday Suhada mengatakan persoalan dugaan korupsi yang melibatkan Atut dan kroninya cukup banyak. Ia mencontohkan, seperti dana hibah sebesar Rp 340 Milyar yang diduga digunakan untuk kampanye Atut dalam pemilihan Gubernur Banten tahun 2011 lalu. "Indikasi penyimpangannya kuat karena sejumlah penerima dana hibah itu fiktif apalagi dana itu juga mengalir ke keluarga Atut yang ada dibalik organisasi atau lembaga penerima dana hibah," kata Uday.

Pengamat ekonomi yang juga Dosen Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Daniel Anzhar berpendapat korupsi di Banten sudah menggurita sehingga membuat Banten terlihat sebagai daerah yang miskin. Padahal, kata dia, secara makro dan fiscal, Banten bukan wilayah yang miskin.? Karena APBD nya saja mencapai 5 triliun,?katanya.

Tapi dengan nilai APBD yang sebesar itu, Banten masih terlihat tertinggal dengan wilayah lain, pembangunan di wilayah Banten masih timpang. "Apalagi Banten di wilayah Selatan, infrastrukturnya rusak parah dari 700 Km jalan, 62 persennya rusak parah," kata Daniel.

JONIANSYAH

Berita terkait:
Atut Kumpul dengan Keluarga dari Banten di Jakarta
Ratu Atut Punya Rumah Mewah di Bandung
Ratu Atut Sering ke Bandung Dikawal Polisi Banten
Rano Karno Mulai Digadang-gadang Geser Ratu Atut