Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Yogyakarta:Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menuturkan kondisi sosial ekonomi politik Indonesia di masa Presiden Soeharto jauh lebih baik dibandingkan dengan pascareformasi.
"Lebih lumayan saat Soeharto," kata Megawati saat menggelar pertemuan dengan sejumlah akdemisi di Yogyakarta Sabtu petang 28 September 2013.
Yang dimaksud lumayan mantan presiden Indonesia kelima itu merujuk adanya rencana kerja besar yang dimiliki pemerintah dan tertuang resmi sehingga bisa menjadi pedoman langkah pengambilan kebijakan pemerintah.
"Di masa Soeharto, masih ada yang namanya agenda Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) juga GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara), setidaknya tahu apa yang mesti dilakukan. Terlepas terlaksana atau tidak," kata Mega.
Meskipun selama 30 tahun lebih Megawati mengakui kepemimpinan Soeharto banyak sekali melakukan penyimpangan sejarah, khususnya pemutarbalikan fakta melalui peristiwa 1965, namun ia melihat Soeharto mulai berpikir bagaimana Indonesia bisa menuju kedaulatan.
"Sudah ada pertanyaan 'bagaimana', 'piye' caranya mau berdaulat," kata dia,
Kebijakan Soeharto membuat rencana dan garis besar arah pembangunan itu menurutnya mirip dengan yang dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Kala itu Soekarno memiliki agenda yang disebut Pembangunan Semesta Berencana. Program itu yang dipakai untuk membangun jejaring komunikasi antara pulau agar pembangunan dapat dilakukan merata.
"Lha sekarang, kita tidak punya landasan atau rencana besar itu. Mau di bawa kemana sebenarnya. Pemilihan presiden paling banter hanya soal visi misi, apa jaminannya?" kata dia.
Mega semakin menyayangkan, saat Indonesia tak punya rencana menuju kedaulatan, justru pemerintahan pasca reformasi makin kurang responsif melihat realitas di lapangan. Salah satu contohnya adalah perusakan lingkungan yang terus saja didiamkan.
"Peraih Kalpataru di Sumatera Utara justru menanyakan ke saya, kenapa pemerintah mendiamkan keluarnya ijin penebangan pohon di kawasan Danau Toba seluas 800 hektar? " kata dia.
