Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berkali-kali Megawati Ingatkan Potensi Kecurangan Pemilu 2024, Ini Catatannya

image-gnews
Tangkapan layar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka
Tangkapan layar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka "Hajatan Rakyat" di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 8 Februari 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali sempat menyinggung untuk mewaspadai kecurangan dalam Pemilu 2024 dari sebelum sampai hari pencoblosan tiba, pada 14 Februari 2024. Secara lebih jelas, berikut adalah poin-poin dari catatan soal kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan Megawati di berbagai kesempatan.

Mengajak Masyarakat Kawal Pemilu

Megawati mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya.

“Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani,” ujar Megawati melalui YouTube PDI Perjuangan, pada 12 November 2024, seperti dikutip Antara.

Megawati menegaskan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan, tanpa ada kecuali. Sebab, mengawal dan menegakkan demokrasi juga menjadi kewajiban warga dan keharusan setiap anak negeri ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi. Jika hukum dan keadilan ditegakkan disertai pengawalan dari rakyat, cita-cita pendiri bangsa pun pasti akan terwujud.

Mengajak Rakyat Meningkatkan Kewaspadaan Pemilu

Megawati mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk melawan tindak kecurangan di Pemilu 2024. Ia menyebut pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bermartabat. Ia mengajak rakyat Indonesia melawan politik uang hingga intimidasi untuk menjaga Pemilu berjalan demokratis. Bahkan, ia juga mengajak semua memukul 10 ribu kentongan sebagai tanda menjaga kewaspadaan dari kecurangan.

Selain itu, Megawati juga mengatakan, jika saat ini masyarakat Indonesia harus sadar terhadap upaya segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan. Ia juga menyinggung kesetaraan semua masyarakat di Indonesia sebagai negara hukum, termasuk presiden, menteri, dan sebagainya.

Meminta Pendukung Ganjar-Mahfud Jaga TPS dari Kecurangan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati juga meminta pendukung Ganjar-Mahfud untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS) dari kecurangan pada hari pencoblosan, 14 Februari 2024. Ia meminta para pendukung Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP, PPP, Hanura, Perindo untuk tidak mencoblos lalu pulang. Jika ada dugaan kecurangan harus dilaporkan dan tidak perlu takut.

“Makanya dijaga, jangan hanya nyoblos terus pulang, terus perhitungannya dilihat benar atau tidak. Kalau namanya tidak benar, laporkan. Kan ada untuk pelaporan, kemana ayo? Apa namanya ayo? Laporkan kepada Bawaslu sehingga dengan demikian, kita itu dari 5 tahun, Pemilunya itu jadi baik, selalu menjadi baik,” ujarnya, pada 8 Februari 2024.

Meminta Publik Laporkan Kecurangan dan Intimidasi 

Megawati meminta publik melaporkan segala intimidasi dan kecurangan Pemilu 2024. Ia berharap agar tidak ada lagi kecurangan.

“Jadi kalian wartawan-wartawan saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan,” kata dia, pada 14 Februari 2024.

Usai mencoblos, Megawati berpesan kepada rakyat Indonesia agar jangan takut dan ragu memilih pemimpin yang sesuai hati nurani. Sebab, Pemilu hanya sarana untuk mencari pemimpin yang seharusnya mengayomi seluruh rakyat.

RACHEL FARAHDIBA R  | EKA YUDHA SAPUTRA | ADIL AL HASAN 

Pilihan Editor: Usai Mencoblos, Megawati Minta Intimidasi dan Kecurangan Pemilu Dilaporkan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

35 menit lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2019. Prabowo tiba mengenakan baju batik cokelat bercampur putih dengan celana hitam sekitar pukul 12.30 didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. TEMPO/Dewi Nurita
Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?


Hakim Arsul Sani Singgung Suara Siluman di Sidang Sengketa Pileg

2 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani merupakan Calon Legislatif dari PPP Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR RI, dan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti.
Hakim Arsul Sani Singgung Suara Siluman di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arsul Sani menyorot suara siluman dalam pemilihan DPRD Papua Barat.


Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

3 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (tengah) menyampaikan keterangan pers sebelum dimulainya sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.


Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

15 jam lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

17 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

17 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

17 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

17 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

18 jam lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

19 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet