Fraksi Demokrat Ngotot Jadikan Ruhut Ketua Komisi  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Rabu, 25 September 2013 12:35 WIB

Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf tetap berencana mengusulkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum. Dia mengaku belum mempunyai alternatif pilihan selain politikus itu. Dia mengatakan penolakan sejumlah anggota Komisi disebabkan terbatasnya waktu untuk lobi ke masing-masing fraksi yang terbatas.

"Sampai saat ini masih tetap. Saya baru umumkan Rabu, kan, terlalu cepat waktunya," kata Nurhayati saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 25 Jakarta 2013.

Dia berencana melakukan pendekatan yang lebih maksimal demi meloloskan kadernya menjadi pimpinan Komisi. Nurhayati tetap optimis lobi yang akan dilakukannya ke Komisi Hukum bakal berhasil.

"Saya enggak mau give up sebelum melakukan. Sangat disayangkan mereka mengarah ke ranah personal serta tidak menghargai kebijakan fraksi," katanya. Kendati demikian, apa pun hasil dari pendekatan ini, Nurhayati akan melaporkannya ke DPP.

Ruhut Sitompul ditunjuk sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Gede Pasek Suardika. Ruhut sebelumnya sudah berkali-kali mengatakan dirinya diminta langsung oleh Syariefuddin Hasan untuk memimpin Komisi tersebut. Pergantian ini tak lama setelah Pasek menghadiri deklarasi ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia buatan Anas Urbaningrum.

ALI AKHMAD

Topik Terhangat
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut


Berita Terpopuler
Pengakuan Perwira Polisi Penerima Dana Labora
Ruhut Tantang Penentangnya di Komisi III
Ruhut Gagal Dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum
BlackBerry Dibeli Fairfax US$ 4,7 Miliar
Ngebut, Mahasiswa Pengemudi Porsche Kena Tilang

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

53 menit lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya