TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian dari fraksi pendukung pemerintah menolak pencalonan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan ini disampaikan dalam sidang pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan DPR Priyo Budi Santoso. "Dalam kaitannya dengan penunjukan Ruhut, menolak penunjukan ini," kata Sarifuddin Sudding saat rapat pelantikan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 24 September 2013.

Penolakan itu, kata Sudding, diajukan karena berharap Komisi Hukum bisa dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Bukan sebaliknya menjadikan Komisi Hukum sebagai komisi penuh dagelan dan badut. Sudding berharap proses pemilihan Ketua Komisi dilakukan melalui voting.

Hal senada juga diungkapkan politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, mekanisme pemilihan sebaiknya dilakukan melalui voting oleh anggota Komisi. Dia menilai, saat ini sudah ada resistensi atas penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum.

Adapun politikus Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al Habsy, meminta Partai Demokrat sebaiknya mencari orang selain Ruhut untuk menggantikan posisi Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi. Ia mengaku khawatir kondisi psikologis Komisi akan terganggu bila Ruhut tetap dipaksakan sebagai Ketua Komisi.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terhangat:
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut

Berita Terpopuler
Valentino Simanjuntak, Si Jebret Ow Ow Ow
8 Alasan Beralih ke Android
Alasan BBM untuk Android Ditunda
Ahli Grafologi: Vicky Pemuda Luar Biasa, tapi ...
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette