Masa Jabatan Anggota KPU NTT Diperpanjang  

Reporter

Senin, 23 September 2013 09:03 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Kupang - Masa jabatan lima anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedianya berakhir pada 24 September 2013 diperpanjang selama satu bulan, menunggu hasil pemilu kepala daerah (pilkada) Kabupaten Nagekeo putaran kedua yang digelar hari ini, Senin, 23 September 2013.

"Jabatan anggota KPU diperpanjang selama satu bulan," kata Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi, kepada Tempo di Kupang, Senin, 23 September 2013.

Perpanjangan masa jabatan ini, menurut dia, karena KPU NTT masih menggelar pilkada putaran kedua di Kabupaten Nagekeo setelah kelima anggota komisioner KPU kabupaten itu diberhentikan akibat dinilai melanggar kode etik. "Perpanjangan ini hingga proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo terpilih," katanya.

Sementara itu, anggota KPU NTT, Djidon de Haan, membenarkan tentang perpanjangan masa jabatan itu yang baru akan berakhir saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo terpilih, 20 Oktober 2013. "Surat keputusan perpanjangan dari KPU Pusat itu sudah ada," katanya.

YOHANES SEO

Topik Terhangat

Penembakan Polisi
Tabrakan Anak Ahmad Dhani
Mobil Murah
Miss World
Info Haji

Berita Terpopuler
Ade Komaruddin: Golkar Itu Perusahaan Tbk
Ingin Menang, Ical Harus Bongkar Tim Pemenangan
KPK Ajak Warga Malang Ikut Lomba Film Antikorupsi
Migrant Care Adukan Vonis Mati Wilfrida ke PBB

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya