Hari Ini, Pilkada Putaran Kedua di Nagekeo NTT  

Reporter

Senin, 23 September 2013 08:53 WIB

Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Kupang - Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini, Senin, 23 September 2013 menggelar pemilu kepala daerah (pilkada) putaran kedua yang akan diikuti 82 ribu pemilih di daerah itu.

Pilkada putaran kedua ini akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Elias Djo-Paulinus Nuwa Veto dan pasangan Servasius Podhi-Ibrahim Yusuf yang pada putaran pertama 8 Juli 2013 lalu berhasil menggungguli lima pasangan calon lainnya.

"Proses pencoblosan masih berlangsung di Nagekeo," kata juru bicara KPU NTT, Djidon de Haan, yang dihubungi Tempo, Senin, 23 September 2013.

Pilkada Nagekeo putaran kedua ini, menurut dia, telah diambil-alih oleh KPU NTT karena kelima anggota komisioner KPU Nagekeo telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Para komisioner dinilai melanggar kode etik. "Penyelenggaraan pilkada ini dilakukan oleh KPU NTT," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, jumlah pemilih pada pilkada putaran kedua ini tidak mengalami perubahan karena KPU NTT hanya melanjutkan proses pilkada tersebut. "Jumlah pemilihnya tetap," katanya.

Pada putaran pertama, pasangan calon Elias Djo-Paulinus Nuwa Veto yang diusung partai Golkar berhasil meraih suara terbanyak pertama, yakni 19.354 suara atau 28,62 persen, dan Servasius Podhi-Ibrahim Yusuf dari calon independen meraih suara terbanyak kedua 13.188 suara atau 19,50 persen.

YOHANES SEO

Topik Terhangat
Penembakan Polisi
Tabrakan Anak Ahmad Dhani
Mobil Murah
Miss World
Info Haji

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya