Kakak Beradik Bertarung di Pilkada Ciamis  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Minggu, 22 September 2013 15:26 WIB

Sejumlah pekerja memeriksa kelayakan surat suara pilkada Jawa Timur sebelum didistribuksikan ke sejumlah kecamatan di KPU Kota Gresik, Minggu (18/8). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Ciamis - Kakak beradik Bagus Arief Wiwaha dan Mita Paramita bertarung dalam pemilihan calon Bupati Ciamis, Minggu, 22 September 2013. Bersama dua pasangan calon bupati lainnya, mereka akan memperebutkan 1.233.822 suara pemilih.

Bagus dan pasangannya, Akasah, diusung oleh Partai Demokrat. Sedangkan Mita dan pasangannya, Budi Kurnia, diusung PKB, PAN, PBB, Hanura, Gerindra, dan PKS. "Iya, kakak beradik," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, Taopik Iskandar, Minggu, mengomentari pencalonan Bagus dan Mita.

Meskipun nyalon di Kabupaten Ciamis, Bagus dan Mita tidak mencoblos di kota ini. Sebab, keduanya tidak memiliki kartu tanda penduduk Ciamis, atau bukan warga Ciamis. "Mereka dari Bandung," kata Taopik.

Pilkada Ciamis diikuti empat pasangan calon. Tiga pasangan berasal dari partai politik dan satu pasangan dari jalur perseorangan. Pasangan nomor urut satu Iing Syam Arifin-Jeje Wiradinata diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP. Pasangan nomor urut dua Bagus Arief Wiwaha-Akasah diusung Partai Demokrat.

Pasangan nomor tiga Budi Kurnia-Mita Permatasari diusung PAN, PBB, PKB, PKS, Hanura, dan Gerindra. Dan pasangan nomor empat Heddy Suhendra-Yedi dari jalur perseorangan.

Sementara itu, koalisi partai pengusung pasangan Iing-Jeje mempunyai 24 kursi di parlemen, pengusung Bagus-Akasah mempunyai sembilan kursi, dan pengusung Budi-Mita mempunyai 19 kursi parlemen.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya