Billah: Pembunuhan Munir Wujud dari Kekerasan Negara

Reporter

Editor

Senin, 22 November 2004 16:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Para tokoh LSM mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen kasus Munir. Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat Komisi Hukum dan HAM DPR dengan para tokoh LSM di lantai tiga Gedung Nusantara II MPR/DPR Jakarta, Senin (22/11) siang. Dalam rapat, Todung Mulya Lubis mengatakan telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjamin agar kasus Munir diselesaikan hingga tuntas. Yaitu, dengan membentuk sebuah tim investigasi yang independen, terdiri dari tokoh-tokoh civil society yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. ?Ini appeal kami agar kematian Munir yang tragis ini bisa diungkap,? katanya. Aktivis LSM itu mempertanyakan perkembangan investigasi yang dilakukan kepolisian. Mereka meminta kepolisian memberitahukan perkembangan investigasi itu kepada pihak keluarga maupun civil society. Selama ini, mereka telah berusaha bertemu dengan Direktur Utama, pilot hingga pramugari Garuda untuk mengusut kasus ini. Namun diakui Todung, itu tidak gampang. Adnan Buyung Nasution dalam kesempatan yang sama mengatakan kekecewaan yang sangat dalam terhadap peristiwa itu. ?Saya protes dan kecewa berat kepada Deplu,? katanya. Ia mengaku berusaha berkali-kali menelepon Hassan Wirajuda untuk menanyakan hal itu. Namun, sama sekali tidak diangkat. Buyung menilai, kejadian itu merupakan bukti bahwa perubahan dan transparansi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah baru hanya omong kosong. ?Tai kucing itu semua,? katanya. Sementara itu, MM Billah, dari Komnas HAM mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Munir adalah wujud dari kekerasan politik dari negara ini atau paling tidak sebagian dari negara. Hal ini, menurutnya, telah terjadi berulang-ulang dan bila Komisi Hukum dan HAM DPR tidak bertindak dapat pula dianggap membiarkan pembunuhan politik berlangsung di Indonesia. Para tokoh LSM juga mendesak Komisi III menekan pemerintah untuk membentuk tim investigasi yang independen. Selain Todung dan Buyung, hadir juga dalam rapat itu Ketua PBHI Hendardi, Smitha Notosusanto dari CETRO, Ikrar Nusa Bakti dan istri Munir, Suciwati.Indra Darmawan?Tempo

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya