TEMPO.CO, Makassar - Tiga anggota Kepolisian terjaring dalam razia di tempat hiburan malam, Ahad dinihari, 15 September 2013. Mereka kedapatan melanggar disiplin kesatuan karena berada di pusat tempat hiburan malam tanpa mengantongi surat tugas dari pimpinan.
Tiga anggota polisi itu masing-masing kedapatan dari tempat berbeda, di kawasan pusat hiburan di Jalan Nusantara serta Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang. Mereka diamankan oleh tim gabungan dari Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta Polisi Militer Komando Daerah Militer VII/ Wirabuana.
Salah seorang anggota yang diamankan, diketahui berinisial Brigadir Kepala AM, anggota Kepolisian Sektor Tallo. Dua lainnya masing-masing bertugas di Kepolisian Resor Mamuju serta Polda Sulsel. Mereka tak bisa berkutik saat dijemput paksa karena kedapatan tengah bersantai menenggak minuman beralkohol.
Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Satria Vibrianto mengatakan, tiga anggota polisi yang terjaring akan diproses berdasarkan etika dan disiplin anggota kesatuan. Namun, hingga kini belum diketahui seperti apa sanksi yang akan diterapkan kepada mereka. "Prosesnya sudah dilimpahkan ke Polda," kata Satria.
Identitas dua anggota polisi lain yang terjaring operasi rahasia hingga kini masih samar. Polisi hanya menyebut asal tempat mereka bertugas. Mengenai Brigadir Kepala AM, Kepala Polsek Tallo, Komisaris Woro Susilo mengatakan prosesnya diserahkan ke Propam Polda. "Saya membenarkan kalau dia memang anggota kami. Tapi semua di tangan Polda untuk menindaknya."
Berdasar pantauan, razia THM digelar di sejumlah lokasi secara serentak pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari. Razia dipusatkan di sekitar kawasan Pantai Losari, seperti Jalan Penghibur, Nusantara, Ujung Pandang dan Pasar Ikan. Target mereka adalah para anggota polisi dan TNI yang berkeliaran di tempat hiburan malam.
Kepala Bidang Propam Polda Sulsel Komisaris Hendi Handoko saat dihubungi terpisah mengatakan operasi dilakukan untuk mengecek kedisiplinan para anggota kesatuan. Itu demi mengantisipasi sejumlah kasus penembakan terhadap aparat, yang belakangan banyak terjadi di Jawa. Selain itu, operasi ditujukan untuk menekan angka perbuatan kriminal jelang puncak Pemilihan Wali Kota Makassar pada 18 September.
