Warga Panti Jompo Samarinda Tak Bisa Memilih  

Reporter

Selasa, 10 September 2013 11:41 WIB

Calon Gubernur Farid Wadjdy menunjukkan jari yang bertinta usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 07 Jalan Milono Kelurahan Bugis, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (10/9). ANTARA/Amirullah

TEMPO.CO, Samarinda - Sebanyak 32 warga Panti Jompo Trisna Werdha Nirwanapuri Samarinda, Kalimantan Timur, dipastikan tak bisa memilih gubernur, Selasa, 10 September 2013. Mereka tak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Ahmaf Rasyidi, Ketua RT 29, di mana panti jompo itu berada, seluruh warga panti sudah didaftarkan ke kelurahan setempat. Namun, daftar pemilih tetap yang diterima hanya ada 80 dari 112 warga panti yang mendapatkan kartu pemilih. "Saya sudah daftarkan semua, tapi yang keluar dari kelurahan seperti itu," kata Ahmad Rasyidi, Selasa, 10 September 2013.

Di TPS 26 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, yang melayani pemilihan warga yang tinggal di RT 29 dan 27, jumlah pemilih seluruhnya 253 pemilih.

Sementara itu, tiga kandidat yang bertarung telah menyalurkan hak pilih di sekitar rumah mereka. Awang Faroek Ishak yang mengenakan baju putih memilih di TPS bersama istrinya. Sementara Ipong Muchlisoni memilih di TPS 19 yang ada sekitar rumahnya, Perumahan Erlisa, bersama sang istri. Dia mengenakan baju putih dengan setelan celana berwarna krem.

Begitu pula dengan Farid Wadjdy yang memilih di TPS yang berada di sekitar rumah jabatan wakil gubernur itu di Jalan Milono, Samarinda. Farid memilih bersama istri dan ditemani tiga anaknya. Mereka mengenakan baju dengan warna seragam, biru. Seusai menyalurkan hak pilihnya, Farid Wadjdy menyatakan siap menang dan siap kalah pada pemilihan ini. "Setiap pertarungan dan rakyat akan menentukan, tentu ada yang kalah dan menang. Sudah ada komitmen setiap calon menerima hasil dengan legowo," kata Farid Wadjdy.

FIRMAN HIDAYAT

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya