Panwaslu: 432 Orang Mati Masuk Daftar Pemilih  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Minggu, 8 September 2013 13:33 WIB

Seorang napi memasukkan kertas suara ke dalam kotak saat mengikuti pemilihan walikota Tangerang di TPS Lapas dewasa Tangerang, Banten (31/8). TEMPO/MarifkaWahyu Hidayat

TEMPO.CO, Sleman - Di Kabupaten Sleman, Panitia Pengawas Pemilu menemukan 4.957 daftar pemilih yang bermasalah. Ironisnya, ada 432 orang yang sudah mati masuk dalam daftar pemilih. "Data ditemukan oleh panitia pengawas di setiap kecamatan," kata Anggota Panitia Pengawas Pemilu Sleman, Elis Winarni, Minggu, 8 September 2013.

Daftar pemilih yang bermasalah, selain yang sudah mati, adalah pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 2.434 orang. Pemilih ganda sebanyak 692 orang. Alamat pemilih tidak lengkap ada 417 orang. Juga ada daftar pemilih yang masih dibawah umur sebanyak 30 orang dan pemilih yang sudah pindah domisili sebanyak 248 orang. Selain itu juga ada nama orang yang tidak dikenal tetapi masuk dalam daftar, yaitu sebanyak 60 orang.

Selain nama-nama itu yang bermasalah, ternyata ada juga dalam daftar pemilih adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi, yaitu sebanyak 26 orang. Permasalahan lain adalah para penyandang disabilitas atau difabel yang belum masuk daftar, yaitu 34 orang. Sebanyak 141 orang belum didaftar dan yang salah tanggal lahir ada sebanyak 142 orang. Dan yang hilang ingatan satu orang.


Pada daftar nama pemilih yang tanpa NIK paling banyak berada di Kecamatan Godean, yaitu sebanyak 720 orang. Jumlah pemilih nama ganda paling banyak di Kecamatan Ngaglik, sebanyak 228 orang. Selain itu, nama yang salah tanggal lahir, paling banyak ditemukan di Kecamatan Sleman sebanyak 123 orang. "Alamat daftar pemilih yang tidak lengkap, paling banyak di Kecamatan Gamping, sebanyak 416 orang," kata dia.

Daftar nama para pemilih yang sudah mati banyak ditemukan di Kecamatan Ngaglik, yaitu sebanyak 94 orang. Orang yang sudah pindah domisili, tetapi masih didaftar paling banyak di Kecamatan Mlati sebanyak 54 orang. Kecamatan yang penduduknya banyak belum didaftar ada di Ngemplak sebanyak 77 orang.


Temuan Panitia Pengawas Pemilu itu telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segara ditindaklanjuti.

Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Hamdan Kurniawan, saat ini tahap pendataan pemilih dalam proses dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) akan disusun menjadi DPS HP Akhir. Penentuan DPS HP Akhir akan dilakukan pada 13 September 2013 mendatang. "Setelah ada DPS HP Akhir, data itu menkadi bahan mentah untuk dijadikan DPT (Daftar Pemilih Tetap)," kata dia.


Daftar pemilih yang bermasalah yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu saat ini dalam proses untuk ditindaklanjuti. Saat ini warga Sleman yang masuk dalam DPS HP ada 781.392 orang.

MUH SYAIFULLAH

Topik terhangat:


Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World | Penerimaan CPNS

Berita lainnya:


Advertising
Advertising

Jokowi Semobil Lagi Dengan Megawati
Apa Saja Mobil Politikus PDI Perjuangan?
Dukungan Pencapresan Jokowi Mengalir dari Amerika
Puji Jokowi, Megawati Pakai Bahasa Simbolis Jawa

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

16 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya