Kasus Buyat, Polri Akan Gelar Perkara dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Reporter
Editor
Selasa, 9 November 2004 22:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur V Tindak Pidana Tertentu, Brigjen Pol Suharto mengatakan pihaknya akan menggelar perkara kasus pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa, dengan Bagian Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Salah satu materinya adalah hasil final kesimpulan Tim Teknis yang menyatakan Teluk Buyat tercemar. Seperti diberitakan, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Teluk Buyat tercemar. Pencemaran terjadi di lapisan sedimen dan disebutkan bahwa laut telah tercemar oleh logam berat Arsen. Dalam laporan, pencemaran disebut disebabkan oleh industri pertambangan Newmont dan pertambangan liar oleh masyarakat sekitar Teluk Buyat. Lebih lanjut, menurut Suharto, pihaknya akan membahas tentang permintaan petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum tentang akreditasi laboratorium forensik Polri. Menurutnya, dalam gelar perkara itu juga akan diikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Jaringan Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan LBH Kesehatan.Martha Warta Silaban
Walhi Akan Sampaikan Sikap Soal Putusan Bebas Newmont
25 April 2007
Walhi Akan Sampaikan Sikap Soal Putusan Bebas Newmont
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) siang ini berencana mengadakan konferensi pers menanggapi putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Manado atas PT Newmont Minahasa Raya dan Direkturnya Richard B. Ness. Lembaga ini mengundang media baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan sikapnya.
Eks Warga Buyat Long March 300 Kilometer ke Manado
3 April 2007
Eks Warga Buyat Long March 300 Kilometer ke Manado
Sebanyak 96 warga eks Buyat yang sekarang memilih pindah ke Duminanga, Kabupaten Bolaang Mongondow, melakukan long march sejauh 300 kilometer ke Manado.
Komisi Lingkungan DPR mempersoalkan langkah pemerintah berdamai dengan PT Newmont Minahasa Raya dengan membuat good will agreement dalam kasus mencemarkan lingkungan di Buyat Pante, Minahasa. "Kami akan minta penjelasan pemerintah," kata Ketua Komisi Lingkungan, Sonny Keraf, kemarin.
Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, meminta publik mendorong pemerintah memenangkan gugatan pidana atas PT Newmont Minahasa Raya yang di Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara. Ia mengatakan goodwill agreement pemerintah dengan Newmont pada Kamis lalu tak menyurutkan langkah untuk tetap mempidanakan perusahaan yang dituduh mencemari Teluk Buyat itu.
Aburizal Bantah US$ 30 Juta Kompensasi Kasus Buyat
17 Februari 2006
Aburizal Bantah US$ 30 Juta Kompensasi Kasus Buyat
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan, dana US$ 30 juta dari PT. Newmont Minahasa Raya untuk pembangunan berkelanjutan setelah perusahaan penambang emas ini beroperasi di Messel, Ratototok, Sulawesi Utara. "Bukan (untuk) kompensasi karena pencemaran," katanya hari ini di Manado, Sulawesi Utara, setelah meninjau beberapa lokasi banjir di provinsi itu.
Pemerintah akan mencabut gugatan perdata terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Konpensasinya, Newmont akan menberikan US$ 30 juta plus garansi maksimal US$ 20 juta.
Kejaksaan, sebagai pengacara negara, belum menerima surat kuasa khusus dari Menteri Lingkungan Hidup untuk mengajukan banding dalam perkara gugatan ke PT Newmont Minahasa Raya. Namun, kejaksaan memastikan banding.
LSM Lingkungan Hidup Protes Putusan Sela Kasus Newmont
16 November 2005
LSM Lingkungan Hidup Protes Putusan Sela Kasus Newmont
Berdasarkan konsep hukum internasional dan nasional, kontrak karya tidak bisa mencegah pemerintah melaksanakan kewajiban menegakkan undang-undang seperti yang dilakukan KLH.
Pengadilan Menangkan PT Newmont Soal Pencemaran Teluk Buyat
16 November 2005
Pengadilan Menangkan PT Newmont Soal Pencemaran Teluk Buyat
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Soedarto merujuk Pasal 21 yang menyebutkan bila ada masalah mengenai sengketa Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT NMR, hal ini diselesaikan melalui badan arbitrase.
Warga Buyat Pante, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang sudah pindah ke Desa Duminanga, Kabupaten Bolaang Mongondow, nasibnya kian tak jelas setelah masa bantuan Komite Kemanusiaan Teluk Buyat (KKTB) berakhir pada 25 September lalu.
