Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (kiri) berbincang dengan Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto enggan mengomentari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan audit investigatif tahap II Proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Dia beralasan Komisi Olahraga belum mendapat laporan dari lembaga pengawas keuangan negara itu.
"Audit baru diserahkan Jumat kemarin ke DPR. Saya belum dapat, masih ada di Ketua DPR," katanya saat memasuki ruang rapat Komisi di kompleks parlemen Senayan, Senin, 23 Agustus 2013. Agus menambahkan, dia akan mengomentari audit itu jika laporannya sudah sampai ke mejanya.
Menurut audit BPK, yang salinannya diperoleh Tempo, sembilan anggota Dewan ikut menandatangani persetujuan alokasi Anggaran Perubahan 2010 untuk proyek Hambalang sebesar Rp 600 miliar meski belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi dan Kementerian Olahraga.
Mereka yang menandatanganinya antara lain empat pemimpin komisi saat itu: Mahyuddin N.S., Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi, dan Abdul Hakam Naja. Anggota yang ikut menandatangani antara lain Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Juhaini Alie. Chairul, Heri, Hakam, dan Angelina, sepakat menolak ikut meneken persetujuan itu.
Dalam audit tersebut, BPK juga menemukan keterlibatan anggota lain dalam persetujuan alokasi anggaran Kementerian Olahraga 2011. Persetujuan diberikan meski anggaran optimalisasi Rp 920 miliar belum dibahas atau ditetapkan dalam rapat kerja bersama Kementerian. Mereka yang ikut menandatangani antara lain Utut Adianto dan Eko Hendro Purnomo. Keduanya juga menyangkal ikut meneken persetujuan.
