Jenderal TNI Moeldoko menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR akhirnya menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunjuk Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI yang baru. Persetujuan itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepantasan Komisi Pertahanan DPR, Rabu 21 Agustus 2013.
Pada uji kelayakan dan kepatutan, Moeldoko sempat berjanji akan selalu mencari terobosan kreatif untuk melaksanakan tugasnya secara efektif sebagai Panglima TNI. Menurut dia, seorang Panglima TNI harus kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pemimpin yang baik, kata dia, mau turun tangan langsung menyelesaikan masalah. "Padahal jadi Panglima bisa saja duduk-duduk sambil garuk-garuk saja, tapi saya tidak akan seperti itu."
Moeldoko menunjuk pelaksanaan Operasi Sajadah yang digagasnya ketika menjadi Pangdam Siliwangi sebagai salahsatu contoh. Ketika itu, Moeldoko mencoba mendekatkan komunikasi antara kelompok Ahmadiyah dan kelompok Islam lainnya.
Moeldoko mengakui sempat ada masalah ketika gagasannya mempertemukan dua kelompok itu dilaksanakan. "Kedua kelompok masih menjaga jarak meski berada dalam satu masjid," katanya. Lambat-laun kedua kelompok mulai menjalin komunikasi dan salat bersama. Tapi masalah baru kembali muncul, karena kedua kelompok saling rebut posisi imam.
"Kami ada di situ sengaja memakai seragam, biar jelas kalau kami wasitnya, tapi masalah terpecahkan," katanya.
Moeldoko mengaku idenya mempertemukan kelompok Ahmadiyah dengan kelompok muslim waktu itu merupakan pertaruhan terbesar dalam kariernya. Dia tahu betul jika pertemuan gagal dan pertumpahan darah terjadi lagi, maka dampaknya bisa jadi malah lebih besar.
