Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron (tengah) bersama aktivis yang tergabung dalam Koalisi Mandiri Jerry Sumampow (kiri) dan Ray Rangkuti (kanan) memberikan keterangan saat penyampaian pakta integritas kepada Bawaslu di Jakarta, Senin (30/4). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan kejanggalan dalam pencatatan pemilih Pemilu di sejumlah daerah. Ada puluhan ribu pemilih tercatat dengan keterangan identitas yang tak akurat.
"Kami akan cek, jangan sampai ada pemilih fiktif masuk ke dalam daftar," kata anggota Bawaslu Daniel Zuchron di kantornya, Rabu, 21 Agustus 201.
Bawaslu menyatakan telah menyisir setidaknya 1,7 juta orang yang tercatat di 10 ribu Tempat Pemungutan Suara di 16 provinsi berbeda. Temuannya, ada puluhan ribu pemilih tercatat dengan keterangan identitas yang janggal.
Setidaknya ada 20,2 ribu pemilih yang tercantum tanggal lahirnya tidak benar; 12,8 ribu orang usianya tidak benar; 6,8 ribu orang status perkawinannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya; 5,3 ribu orang alamatnya tidak benar; 4,8 ribu orang tempat lahirnya tidak sesuai dengan keterangan si pemilih; 4,5 ribu orang namanya tidak sesuai; dan 3,1 ribu orang jenis kelaminnya tidak sesuai.
Badan Pengawas mengetahui data dalam Daftar Pemilih Sementara tidak akurat karena sudah menanyakan langsung kepada pemilih yang bersangkutan. "Mereka ditemui langsung oleh Panitia Pengawas Lapangan," ujarnya.
Tanggal lahir yang tidak akurat, kata Daniel, paling tinggi terjadi di Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 11 persen kasus terjadi di sana. Daniel mengatakan, temuan ini merupakan potret sementara pemutakhiran pemilih.
Badan Pengawas belum mampu menyisir proses pemutakhiran di seluruh provinsi. Bawaslu pusat masih menunggu laporan dari pengawas di 17 provinsi lainnya. "Temuan bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau ada yang diperbaiki tentu berkurang."
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai temuan Bawaslu belum optimal. Sebulan setelah Daftar Pemilih Sementara diumumkan, hasil penyisiran yang diumumkan baru dari 16 provinsi. "Bagaimana dengan pengawasan 17 provinsi lainnya," ujarnya.
Menurut Titi, seharusnya Badan Pengawas jujur dengan kendala yang dihadapinya. "Apakah memang ada kendala anggaran atau ada kendala lain, biar bisa dicarikan strategi mengatasinya," tutur dia.
