TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko tiba di ruang rapat kerja Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, pagi ini, Rabu, 21 Agustus 2013, sekitar pukul 10.00 WIB. Moeldoko memenuhi undangan DPR terkait dengan tes kepatutan dan kelayakan calon atau fit and proper test Panglima TNI.

Di hadapan sejumlah wartawan, Jenderal Moeldoko dengan tenang bercerita dia tak punya persiapan khusus menghadapi uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi Pertahanan DPR. "Tidak ada, tentara itu kewaspadaan di atas segalanya. Jadi, tentara itu harus selalu siap."

Saat disinggung visi dan misi yang akan disampaikan, Moeldoko merahasiakannya. "Lebih lengkap saat fit and proper test saja." Jika DPR setuju dia menjadi panglima, Moeldoko berharap masyarakat sepenuhnya mendukung TNI. Dia ingin setiap prajurit TNI lebih profesional, patuh hukum, dan rendah hati.

Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, pencalonan Moeldoko sebagai Panglima TNI semakin mulus. Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, sampai sekarang tidak ada laporan negatif dan tidak ada hal yang dapat menghambat kariernya. “Saya melihat kansnya menjadi panglima cukup besar,” katanya di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2013.

Hasanuddin mengatakan, Komisi Pertahanan sudah menjaring informasi sedikitnya dari dua lembaga publik untuk menelisik reputasi Moeldoko. Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi mendapat penjelasan bahwa Moeldoko tak terlibat dalam Operasi Gelar Sajadah saat ia menjabat Panglima Kodam III Siliwangi.

Dua hari yang lalu, Komisi Pertahanan sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tubagus mengklaim, selepas diskusi panjang dengan petinggi KPK, Komisi Pertahanan menyimpulkan tidak menemukan cacat dalam kinerja Moeldoko. Namun. Komisi Pertahanan masih menunggu surat resmi soal laporan harta kekayaan Moeldoko dari KPK.

Namun, anggota Komisi Nasional HAM, Nur Kholis, membantah jika dikatakan lembaganya ikut mengusut jejak rekam calon Panglima TNI. Soalnya, tak ada aturan resmi yang mewajibkan Komnas HAM menguji kelayakan calon dari sisi pelanggaran HAM. “Di masa mendatang, semestinya kami diberi wewenang menelusuri jejak calon Panglima TNI, seperti kewenangan kami terhadap calon Kepala Polri,” ujar dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat Wakil Kasad.

INDRA WIJAYA

Terhangat:

Konvensi Partai Demokrat | Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Berita populer:
Lulung: Ahok Bukan Negarawan
PKL Patuhi Jokowi karena Sama-sama Jawa
Kata Menteri Nuh Soal Tes Keperawanan Siswi SMA
Lulung: Saya Belum Pernah Memeras Orang