Jenderal TNI Moeldoko (kanan) memberi hormat kepada Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (kiri) saat sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta (21/8). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Rabu 21 Agustus 2013, bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. Uji kepatutan dilakukan secara terbuka mulai pukul 10.00 WIB. Hanya ada satu calon yang diajukan presiden yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko.
Anggota Komisi Pertahanan dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan ada dua hal yang akan menjadi catatan komisi dan partainya dalam uji kepatutan dan kelayakan tadi. "Kami ingin penekanannya pada penjagaan kedaulatan dan penegakan HAM," kata Tantowi saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2013.
Menurut Tantowi, dalam uji kepatutan nanti, komisi akan mengetahui komitmen Moeldoko dalam penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini, kata dia, relevan dengan amanat presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.
TNI di bawah kepemimpinan panglima yang baru juga diminta bisa menyelesaikan konflik horizontal yang masih sering terjadi antaralembaga militer dan kepolisian. "Kami tak ingin ke depan terjadi lagi konflik antar lembaga."
Mengenai adanya dugaan keterlibatan Moeldoko dalam Operasi Sajadah lalu, Tantowi mengatakan komisi sudah melakukan konfirmasi pada Komisi Nasional HAM. Hasilnya, sejuah ini belum terdapat kaitan dia dalam kasus tersebut. Namun Tantowi berharap, bila terpilih sebagai panglima, Moeldoko tetap komitmen untuk menjamin penegakan HAM.
Dia juga berharap Moeldoko tetap terbuka dalam kooperatif dalam penuntasan kasus pembunuhan di Penjara Cebongan Slaman, Yogyakarta, yang melibatkan 12 anggota Komando Pasukan Khusus. "Itu harus menjadi prioritas utama."
