TEMPO.CO, Manado - Mobil mewah bermerek Hyundai Grand Avega milik Wakil Ketua DPRD Kota Manado James Karinda menggunakan pelat nomor palsu selama beroperasi di Kota Manado, Sulawesi Utara.
Mobil berwarna silver dengan motif bendera Inggris yang kurang dari setahun menjadi tunggangan Wakil Ketua DPRD Kota Manado dari PDI Perjuangan namun telah hijrah ke Partai Demokrat ini menggunakan pelat nomor B-007-JK untuk pelat depan dan B-807-JK untuk pelat belakang. Pelat ini sendiri merujuk pada inisial namanya.
Kendaraan ini sendiri bebas berkeliaran di Kota Manado. Seperti yang terpantau Tempo, Sabtu malam, 17 Agustus 2013, saat pesta rakyat berlangsung, mobil tersebut tampak diparkir tak jauh dari lokasi Taman Kesatuan Bangsa, tempat berlangsungnya kegiatan pesta rakyat.
Mobil ini sendiri sangat menarik perhatian karena selalu terkesan mewah. Pelat kendaraan nomor yang digunakan lain daripada biasanya. Apalagi untuk Kota Manado, pelat yang digunakan seharusnya adalah DB, bukan B.
Melihat mobilnya sudah menjadi obyek kerumunan dan telah dipotret sejumlah wartawan, dua pria berbaju hitam tiba-tiba datang dan langsung mencopot pelat kendaraan tersebut sembari membawa kendaraan itu menjauh dari lokasi tempat pesta rakyat berlangsung.
Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Manado James Karinda, yang dikonfirmasi, enggan menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan, dirinya langsung menghilang di kerumunan warga karena tak ingin diwawancarai oleh wartawan.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Manado, Komisaris Alfaris Pattiwael, sendiri saat dikonfirmasi mengatakan penggunaan pelat nomor palsu adalah menyalahi aturan berlalu lintas.
"Jelas salah, dong, apalagi angkanya dimulai dari nol. Mabes Polri saja tidak pernah mengeluarkan pelat nomor dengan angka nol di depan, meskipun mobil itu milik seorang pejabat," kata Pattiwael.
Menurut Pattiwael, harusnya kalau terpantau polisi, mobil tersebut akan ditilang karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. "Ini jadi laporan kami dan akan segera kami cari kendaraan tersebut," kata Pattiwael kembali.
ISA ANSHAR JUSUF
Berita terkait
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan
21 Agustus 2017
Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017
Baca SelengkapnyaTunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor
24 Juli 2017
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.
Baca SelengkapnyaSoal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan
21 Juli 2017
Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'
Baca SelengkapnyaGaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia
13 Juli 2017
Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?
Baca SelengkapnyaGaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik
2 September 2016
Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.
Baca SelengkapnyaAktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD
2 September 2016
Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.
Baca SelengkapnyaAhok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...
1 September 2016
Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta
28 Maret 2016
Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.
Baca SelengkapnyaKritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X
21 Oktober 2015
Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.
Baca SelengkapnyaDPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD
12 Oktober 2015
Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.