Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat membacakan pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Paripurna MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jajaran pemerintahan yang dipimpinnya terus berupaya untuk memperkuat tegaknya pranata hukum. "Kami sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata SBY, dalam sidang bersama DPR dan DPD RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013.
Menurut dia, negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga demi terwujudnya keadilan untuk semua," ujar SBY. "Justice for all."
SBY bersyukur demokrasi di Indonesia semakin tumbuh. Antara lain ditandai dengan makin berfungsinya checks and balances antarcabang kekuasaan negara; terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah; terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, damai, jujur dan demokratis; serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Sungguh pun demikian, kami menyadari bahwa ke depan ini upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi masih harus terus kita lanjutkan," ucap mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini.
Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia
18 November 2023
Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia
Bambang Soesatyo menekankan bahwa walaupun penegakan hukum di Indonesia berorientasi kepada undang-undang (codified law), keberadaan yurisprudensi tetap bisa dijalankan.
