Cawapres, Din Syamsudin Mesti Izin Muhammadiyah

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 9 Agustus 2013 14:52 WIB

Din Syamsuddin. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, tersanjung saat ada yang menyebut dia cocok menjadi calon wakil presiden. Namun untuk mencalonkan diri, Din harus meminta izin kepada Muhammadiyah karena masa jabatannya baru berakhir pada 2015 mendatang.


"Kalau diminta, kami akan pikirkan," kata Din, saat menyambangi kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Agustus 2013. Dia hanya berucap alhamdulilah jika ada yang mengatakan cocok menjadi calon wakil presiden.


Din merasa sudah memiliki bekal untuk mengurus negara karena sudah pernah menjadi pemimpin ormas dan partai politik. Menurut dia, memimpin ormas jauh lebih berat dibandingkan dengan mengurus negara. Apalagi, kata dia, mengurus ormas menggunakan dana mandiri. Berbeda dengan mengurus negara yang menggunakan anggaran negara. "Kalau pemimpin negara kan semuanya sudah tersedia," ujar dia.

Meskipun merasa memiliki kapasitas, Din tahu diri bahwa yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungannya. Jika ada yang melamarnya sebagai calon wakil presiden, Din harus meminta izin kepada Muhammadiyah. Menurut dia, jika Muhammadiyah tidak setuju dia akan mematuhi perintah organisasi. "Kalau setuju, ya Insya Allah," ujar dia.

Menurut Din, selain kesediaan dia juga harus memikirkan peluang untuk menang. Kompetisi dalam pemilu presiden bertujuan untuk terpilih dan bukan untuk kalah. Namun sejauh ini, dia belum menerima tawaran konkret dari partai politik. "Hanya sebatas isyarat-isyarat," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO


Berita lain:
Sisca Yofie Dikubur dekat Ibunya
Amerika Minta Indonesia Tangkap Snowden
Jokowi Soal Lebaran Blusukan: Pemimpin Banyak Salahnya
Ini Alasan Gayus Bisa Peroleh Remisi
Habibie: Jangan Pernah Bawa Agama dalam Konflik
Ba: Selamat Idul Fitri, Sampai Bertemu di Surga

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

2 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

3 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

7 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

9 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

9 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

21 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

23 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya