TEMPO.CO, Jakarta -Dua orang terduga teroris yang ditangkap oleh tim Datasemen Khusus Antiteror 88 Polri dibebaskan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin mengatakan kedua orang itu merupakan pengurus Muhammadiyah.
"Mereka bernama Mugi Haryanto dan Supari, keduanya Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di sebuah desa di Tulungagung," katanya saat dihubungi, Senin, 5 Agustus 2013.
Menurut Dien, mereka merupakan korban salah tangkap. Soalnya, baik Mugi maupun Supari tak punya hubungan dengan dua terduga teroris lainnya yang diincar oleh Densus 88, yakni Rizal alias Eko dan M. Hidayah.
Dien menjelaskan, peristiwa itu bermula dari kedatangan Rizal ke desa Mugi dan Supari. Dia mengatakan ingin berdakwah dan mengajar mengaji di desa tersebut. Lantaran tak berburuk sangka, dia diterima di desa tersebut. "Dia diterima dengan senang hati karena ingin berbuat baik," katanya.
Selama 3 bulan tinggal di sana, Rizal diinapkan di Taman Kanak-kanak Aisyiah. Dia melakukan ceramah dari masjid ke masjid. Menurut Dien, dari keterangan masyarakat setempat Rizal hanya berceramah soal hal umum tentan Islam saja. "Tidak ada indikasi pendakwah garis keras, malah dia disukai masyarakat," ujarnya.
Setelah 3 bulan tinggal, seorang kawan Rizal, Hidayah datang. Hidayah sempat menginap 3 hari di sana. Ketika hendak pulang pada 22 Juli, Supari yang tengah lewat menawarkan mereka ke Tulungagung untuk diantar dengan sepeda motornya. "Tapi karena untuk membonceng berdua tidak cukup, dia menelepon Mugi untuk membantu mengantarkan ke tempat bus," katanya.
Mugi yang kebetulan ingin mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan menyetujui permintaan tersebut. Namun saat akan berangkat, mereka dihadang oleh Densus 88. "Mereka ditembak, tak ada perlawanan," katanya.
Rizal dan Hidayah tewas, sedangkan Mugi dan Supari ditahan di Polda Jawa Timur. Sepekan kemudian mereka dibebaskan. Dien menyesalkan penangkapan tersebut. Menurut dia, semestinya Densus 88 memberi informasi kepada masyarakat soal buronan teroris tersebut. "Karena tak ada info, masyarakat tidak bisa disalahkan," katanya.
