TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mengutuk tindakan otoritas keamanan Thailand terhadap warga Pattani, Thailand Selatan. Tindakan yang menewaskan 84 warga Muslim tersebut dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan dan bisa dilihat sebagai genosida. Perdana Menteri Thailand, menurut Usman Hamid, Koordinator Badan Pekerja Kontras, harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan itu. "Kejahatan ini merupakan kejahatan serius yang termasuk pelanggaran HAM berat," kata Usman. Karena dilakukan dengan kekuatan yang masif dan menewaskan orang dalam jumlah besar. Kontras menuntut agar kasus ini bukan hanya menjadi persoalan domestik Thailand, tetapi menjadi persoalan regional dan internasional. "Keberadaan Mahkamah Internasional membuka peluang kasus ini untuk dibawa ke tingkat regional," tegas Usman. Usman melihat, bahwa kasus ini termasuk politik diskriminasi terhadap masyarakat minoritas muslim. Kebijakan pertanahan di Thailand tidak memihak masyarakat muslim Pattani. Eworaswa
Pelanggaran Hak Asasi Manusia | HAM di Masa LaluKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan | Kontras
Berita terkait
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaPentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa
10 April 2019
Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaKontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut
9 Desember 2017
Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.
Baca SelengkapnyaKasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas
7 Desember 2017
KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI
Baca SelengkapnyaKontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode
7 Desember 2017
Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.
Baca SelengkapnyaKontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan
6 Desember 2017
Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.
Baca SelengkapnyaKontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan
1 Desember 2017
Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaYusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati
29 Oktober 2017
Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.
Baca Selengkapnya
