TEMPO.CO, Jember - Kejaksaan Negeri Jember memeriksa lima kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sehubungan dengan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2012. "Tujuh dipanggil, dua tidak hadir," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember Muhamad Hambaliyanto, Kamis,18 Juli 2013.
Mereka adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Mohammad Thamrin, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Masykur, Kepala Dinas Kesehatan Bambang Suwartono, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Mahfud Efendy, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Akhmad Hariyadi. Sedangkan yang mangkir adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Manusia Achmad Sudiyono dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Titot Trilaksono. Kejaksaan akan segera memanggil mereka kembali.
Hariyadi membantah menyelewengkan dana cukai. Disnakertrans mendapat jatah dana bagi hasil Rp 1 miliar, tapi hanya menggunakannya Rp 490 juta. Dana itu untuk pelatihan pembuatan kompos di dua kelompok tani di Desa Arjasa. "Bentuknya pelatihan hingga pembuatan dan mereka yang ikut petani tembakau," ujarnya seusai pemeriksaan siang tadi.
Seperti diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat Government Corruption Watch (GCW) Jember melaporkan dugaan korupsi ini ke Kejaksaan Negeri Jember pada 2012. "Dana miliaran rupiah, yang seharusnya untuk masyarakat, dijadikan mainan atau bancakan para pejabat," kata koordinator GCW Andhy Sungkono.
Pada 2012, Kabupaten Jember mendapat alokasi dana bagi hasil cukai Rp 17 miliar. Untuk penggunaan dana itu, Bupati mengeluarkan SK tentang pembentukan Tim Sekretariat Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil.
Tim itu dipimpin Sekretaris Kabupaten serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappekab) Kabupaten Jember. Tim itu dijalankan oleh Biro Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). Seluruh proposal yang diajukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dibahas dan direkomendasikan kepada Tim Sekretariat melalui Biro Perekonomian Bappekab.
