DPR Diminta Lebih Peduli pada Korban Rokok

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 11 Juli 2013 13:31 WIB

TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau meminta Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya mengunjungi petani tembakau untuk sosialisasi Rancangan Undang Undang Pertembakauan. Menurut juru bicara Komisi, Nina Samidi, anggota DPR juga diharapkan mengunjungi korban rokok yang tengah dirawat di rumah sakit.

“Demi membuka mata DPR akan pentingnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya rokok,” kata Nina melalui surat elektronik, Kamis, 11 Juli 2013. Dia berharap agar anggota DPR bersikap lebih berimbang antara petani dengan korban perokok. Mereka diharapkan peduli dengan pentingnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya rokok.

Nina meminta anggota DPR mengunjungi korban rokok di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta, siang nanti. Undangan ini tindak lanjut dari audiensi di Badan Legislasi pada Mei lalu, yang mempertanyakan munculnya Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Calon aturan baru tersebut dinilai cenderung berpihak kepada industri rokok.

Komisi Pengendalian Tembakau menilai pembahasan RUU Pertembakauan di Baleg tergesa-gesa. Mereka menduga pembahasan ini sarat intervensi dari industri rokok. Baleg juga menilai abai terhadap bahaya rokok terhadap masyarakat. Buktinya sejak dimulainya pembahasan Baleg belum pernah berkunjung ke rumah sakit untuk melihat korban rokok.

Saat ini Baleg memang terus melanjutkan pembahasan RUU tembakau. Padahal RUU ini belum disetujui oleh sidang paripurna masuk ke dalam program legislatif prioritas 2013. Paripurna pada 13 Desember 2012 menolak RUU Pertembakauan masuk ke dalam 70 RUU yang diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional 2013.

SUNDARI SUDJIANTO

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

12 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

14 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

15 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

17 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Tak Ingin Pikun Usia Muda? Lakukan Tips Berikut

1 hari lalu

Tak Ingin Pikun Usia Muda? Lakukan Tips Berikut

Gaya hidup membantu untuk mengurangi resiko pikun sampai demensia alzheimer.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya