Anggota Dewan Pesimistis, Arus Mudik Lancar

Reporter

Rabu, 10 Juli 2013 15:58 WIB

Sejumlah orang antre di loket Ruang Reservasi Tiket, Stasiun Surabaya Kota Gubeng, Surabaya, (26/7). ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi III DPR RI meninjau persiapan moda transportasi mudik Lebaran di Stasiun Gubeng, Surabaya, Rabu, 10 Juli 2013. Rombongan terdiri dari Ketua Komisi III Ruhut Sitompul, Wakil Ketua Azis Syamsuddin, dan anggota antara lain Ahmad Yani serta Eva Kusuma Sundari.


Kepada Tempo, Azis mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk antisipasi menjelang Lebaran. Terutama untuk kerawanan premanisme, ketersediaan tiket dan persoalan calo. "Kita antisipasi jauh-jauh hari," kata Azis.

Komisi III juga memastikan persiapan kelayakan sarana transportasi menghadapi arus mudik. Karena itu pengawasan di setiap pos-pos harus ditingkatkan baik sebelum dan setelah Lebaran. Bukan hanya di terminal, tapi juga stasiun, pelabuhan dan bandara. Termasuk potensi kelalaian sehingga memungkinkan terjadi sehingga mengakibatkan rawan kecelakaan dan tindak pidana. Selain motor, angkutan bus masih tergolong paling rawan.

Meski demikian, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari pesimistis jika kondisi mudik tahun ini akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, belum ada terobosan baru dari seluruh moda transportasi untuk mengatasi masalah yang muncul selama arus mudik. Dia juga tidak yakin jika target zero accident selama arus mudik tahun ini bisa tercapai. "Zero accident nggak mungkin, karena nggak ada terobosan baru," kata Eva.

Menurut Eva, dari pola transportasi yang ada masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pemudik yang menggunakan motor diprediksi masih akan mendominasi. Sedangkan angkutan kereta tidak ada tambahan gerbong. Bahkan kereta ekonomi pun dihapuskan. Pemerintah sendiri juga masih fokus memperbarui jalur pantura. Padahal trend menunjukkan arus lalu lintas di jalur selatan mulai meningkat. "Tapi kita nggak kapasitas mengatasi lalin. Kita lebih soroti kerawanan keamanan dan crime-nya," ujarnya.

Pernyataan Eva dibantah Kepala Stasiun Gubeng Ganed Mardiono. Ia mengatakan, kereta tarif ekonomi masih akan disediakan baik rute pendek dan jauh. Mengantisipasi kepadatan arus mudik nanti, pihak stasiun akan menambah jumlah gerbong. "Seperti Penataran dan Doho nanti akan ada ekstra gerbong 5 sampai 7 tambahan," kata Ganed.

Rute menuju Banyuwangi, Blitar, Malang dan antarkora diprediksi masih akan diminati para pemudik. Kendati begitu, Ganed memastikan tidak akan ada lonjakan penumpang karena pihak kereta api hanya menerima penumpang sesuai kapasitas. Untuk satu gerbong ekonomi, kapasitas penumpang sebanyak 109 orang. Sedangkan untuk kereta bisnis sejumlah 64 orang per gerbong dan 50 orang untuk eksekutif. Per hari, rata-rata terdapat 5 ribu orang yang sudah memesan tiket kereta api hingga H+3 Lebaran.

Selain Stasiun Gubeng, rombongan Komisi III DPR RI yang juga didampingi oleh Kepala Polisi Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono meninjau kesiapan Terminal Purabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak. Rencananya, dari Surabaya, anggota DPR RI akan bertolak ke Semarang, Yogyakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung guna meninjau kesiapan transportasi di daerah setempat.

AGITA SUKMA LISTYANTI



Berita Lainnya:
Kronologi Pemerkosaan Wartawati
Simulator SIM, Ini Pertanyaan KPK untuk Nanan
5 Manfaat Berciuman bagi Kesehatan
Wartawati Korban Pemerkosaan Merasa Ditekan Polisi
Gedung Bersejarah di Bandung Jadi Karaoke?

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

15 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

18 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

19 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

21 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya