Ratusan masa Hizbut Tahrir Indonesia berunjukrasa menolak RUU Ormas di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (11/4). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ahmad Rubai menyatakan, fraksinya tetap menolak RUU Ormas. "Kami masih bertahan dengan sikap menolak RUU Ormas," ujarnya Jumat, 28 Juni 2013. Penolakan itu dilakukan karena pada sosialisasi antara DPR dengan kalangan ormas pada Rabu 26 Juni lalu, masih ada ormas yang keberatan rancangan ini disahkan.
Dalam agenda Sidang Paripurna DPR Selasa 25 Juni kemarin, RUU Ormas yang telah disepakati itu kembali batal disahkan. Pengesahan RUU yang diinisiasi DPR ini batal disahkan karena masih ada penolakan dari sejumlah anggota dewan. Pada 2 Juli nanti, DPR kembali mengagendakan Sidang Paripurna untuk mengesahkan rancangan beleid tersebut. Selama masa penangguhan pengesahan, DPR melakukan sosialisasi kepada kalangan ormas yang masih menolak RUU itu.
Kemarin, kata Ahmad, pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan 9 organisasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut sebagian besar peserta menyatakan keberatan RUU ini disahkan. Ahmad membantah tudingan bahwa penolakan fraksi PAN karena ada ancaman dari sejumlah ormas untuk tidak memilih politikus dan partai politik yang setuju RUU ini disahkan. "Tidak, kami menolak bukan karena takut tidak dipilih dalam pemilu nanti, tapi karena memang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan lain Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan alias KontraS Haris Azhar menyatakan mendukung penolakan ormas terhadap pengesahan RUU ini. Menurut Haris, partai yang mendukung pengesahan RUU Ormas berpotensi kehilangan suara dalam pemilu 2014 mendatang. "Para calon legislator maju dalam pemilihan pasti butuh dukungan ormas di seluruh daerah agar dapat suara. Kalau mereka dan partainya mendukung RUU ini disahkan, siap-siap saja mereka kehilangan dukungan," ujarnya
