Jelang Pilkada, Panwaslu Awasi Masjid Kala Ramadan

Reporter

Jumat, 21 Juni 2013 18:19 WIB

Calon walikota Makassar dari partai Golkar yang juga incumbent, Ilham Arief Sirajuddin bersama istrinya, Aliyah Mustika, memasukkan kertas suara pada pilkada di Makassar (29/10). Foto: ANTARA/Adnan

TEMPO.CO, Makassar - Selama Ramadan, Pengawas Pemilu akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia-Makassar. Tujuannya untuk melakukan pengawasan tempat ibadah agar tidak dijadikan sarana kampanye oleh pasangan calon Wali Kota Makassar. "Bentuk kerjasamanya berupa pengawasan terhadap pasangan calon yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye," kata Ketua Panwaslu Makassa.r Amir Ilyas, Jumat. 21 Juni 2013.

Dalam prakteknya, Panwaslu bakal mengerahkan 143 perugas panitia lapangan serta 36 pengawas di tingkat kecamatan. Dan kini, Panwaslu telah mengirimkan surat kepada MUI untuk melakukan membahas teknis pengawasan itu. "Ada beberapa pernyataan yang dianggap kampanye," kata Amir. Seperti menyebut nama sendiri, tagline, bagi-bagi sembako atau apapun yang mengandung unsur pasangan calon. "Air minum kemasan bergambar wajah calon pasangan pun akan kami beri teguran."

Komisi Pemilihan Umum Makassar bakal mengumumkan penetapan calon Wali Kota Makassar pada 22 Juli 2013. Dan selama Ramadan, sejumlah calon memiliki kegiatan safari. Misalnya pasangan Tamsil Linrung-Dasad Latief yang menggelar kampung Ramadan: menjual menu berbuka puasa dan membuka toko baju muslimah. "Kami tidak akan melakukan kampanye dini, seperti membagikan menu yang bergambar pasangan ini," janji juru bicara Tamsil-Dasad, Muttaqien Yunus.

Sedangkan pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid menggelar buka puasa dan sahur bersama dengan tim atau masyarakat. Soal lokasi, pasangan itu belum menentukannya. "Tetapi kami tidak akan melakukan kampanye dini," kata juru bicara Supomo-Kadir, Dedi Alamsyah. "Saya berharap panwas bisa memilah yang mana dikatakan kampanye dan tidak."

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah


Baca Juga:

Malam Ini Pengumuman Harga BBM Bersubsidi Naik

Kenaikan Harga BBM Diumumkan Jumat

Ulang Tahun, Jokowi Banjir Pesan di Twitter

Aceng Fikri Masih Pakai Fasilitas Mobil Bupati





Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya