Umat Kristen Diminta Atur Jam Ibadah untuk Pilkada

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 20 Juni 2013 15:50 WIB

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Kalangan gereja di Bandung meminta umat Kristiani mengatur jam beribadah dengan waktu pemilihan Walikota Bandung dan wakilnya pada Ahad, 23 Juni 2013. Permintaan itu disampaikan bersama oleh Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Kota Bandung, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Jawa Barat, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Barat, serta Komunitas Kasih Persaudaraan (KKP).

Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Desmanjon Purba mengatakan, umat kristiani punya dua waktu untuk beribadah di gereja. Ada yang dari pukul 7 pagi atau mulai pukul 4 sore. "Jadi ada pilihan mencoblos setelah pulang atau sebelum ke gereja," ujarnya.

Lewat seruan bersama kaum rohaniawan dan umat kristiani, kalangan gereja berharap ibadah dan hak politik bisa tersalurkan dengan baik pada hari itu. "Ke gereja yes, dan mencoblos ke TPS juga oke," katanya. Berdasarkan perkiraan, ujar Desmanjon, jumlah umat Kristiani di Bandung sekitar 400 ribu orang.

Kalangan gereja juga menyarankan agar umat Kristiani Kota Bandung mampu mengenali Kota Bandung dan mendalami calon Walikota Bandung dan wakilnya sebelum memilih. Tujuannya agar Bandung punya pemimpin yang pantas dan cocok untuk kemajuan warganya. Selain itu, kalangan gereja juga meminta siapa pun pasangan calon yang terpilih nanti, harus menjauhi tindak pidana, membuat birokrasi makin profesional, transparan, bersih, dan berwibawa secara politik juga hukum.

ANWAR SISWADI
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Sidang Perdana Kasus Cebongan Kamis Ini

Kalapas Cebongan: Pasti Ada Tekanan Psikis Berat

Kasus Cebongan, LPSK Gandeng 16 Psikolog

Kasus Cebongan, LPSK Umuman Kondisi Saksi

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya