TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pendukung pemerintah meyakini Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara akan disahkan hari ini. Jika harus melalui mekanisme voting, partai koalisi tetap yakin menang meskipun minus Partai Keadilan Sejahtera.
"Masyarakat sudah bisa menghitung jika harus voting," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 17 Juni 2013. Tadi pagi sebelum sidang paripurna berlangsung, pimpinan fraksi koalisi rapat tertutup untuk konsolidasi terkait pengesahan APBN Perubahan.
Rapat konsultasi partai koalisi tadi pagi juga tidak dihadiri oleh PKS. Menurut Nurhayati, Demokrat sudah membangun komunikasi yang lebih baik di antara partai-partai koalisi. Menurut dia, jika PKS merasa masih menjadi bagian dari anggota koalisi, hadir atau tidak hadir mesti tetap bersama-sama.
Saat ini, sejumlah fraksi masih menolak opsi kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi yang dengan tegas menolak kenaikan ini adalah PDI Perjuangan, Hanura dan PKS. Sedangkan Gerindra tidak menolak kenaikan hanya saja tidak bersepakat dengan kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat. Agenda sidang paripurna ini adalah agenda tunggal terkait pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013.
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menyatakan seluruh anggotanya akan patuh pada kebijakan pemerintah. Menurut dia, apa yang sudah diputuskan di dalam partai harus dihargai oleh anggota koalisi. Menurut dia, RAPBN Perubahan 2013 ini harus segera diselesaikan. "Partai Golkar selalu taat pada koalisi," kata dia.
Setya menjelaskan memang ada sejumlah catatan terkait pembahasan anggaran ini. Namun, asumsi ini sudah didiskusikan di Badan Anggaran dan sudah diputuskan dalam sidang pekan lalu. Terkait dengan BLSM yang selama ini masih menjadi perdebatan, Setya menuturkan harus ada perhatian kepada seluruh rakyat. "Kami menyetujui BLSM harus dilakukan," kata dia.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Ini Awal Dena Rachman Berpakaian Wanita
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet
Berita terkait
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
6 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
6 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya