TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 124 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan perubahan Tata Tertib (tatib) MPR hasil Keputusan MPR No.7 tahun 2004. "Bersama ini kami lampirkan tanda tangan pengusul, penjelasan usul perubahan dan naskah lengkap usulan perubahan tatib," ujar anggota DPD dalam Rapat Paripurna di gedung MPR/DPR Sabtu (2/10). Ia menambahkan, lampiran yang diajukan untuk memenuhi Pasal 100 ayat (1) dan (2) Tap MPR No.7 Tahun 2004. Menanggapi usulan tersebut, anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung. Namun ia meminta Rapat Paripurna anggota MPR/DPR tidak ditunda. Akhirnya pimpinan sementara Rapat Paripurna, Agung Laksono memutuskan untuk menunda rapat hingga pukul 14.00 WIB. "Kami mengusulkan untuk ditunda guna memberi kesempatan kepada pimpinan sementara, anggota DPR dan anggota DPD untuk membahas usulan tersebut," kata Agung. Tepat pukul 10.50 WIB sidang yang berlangsung selama 15 menit akhirnya ditunda. Rapat Paripurna hari ini dihadiri 420 orang anggota dari 675 jumlah seluruh anggota MPR/DPR. Rapat dipimpin Ketua DPR 2004-2009 Agung Laksono dan Ketua DPD 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita.Faisal - Tempo
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
9 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaBertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
