Sebuah mobil keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang kehabisan stock BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera lebih baik mundur dari kabinet Indonesia Jilid Dua. Ini dikarenakan tak sepahamnya PKS dengan Demokrat soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
"Meski Menterinya sepaham dengan Presiden, tapi partainya tak sepaham, lebih baik mudur saja jadi menteri," kata dia di kompleks perlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2013.
Ia menilai PKS mestinya menegakan budaya malu dalam proses politik dewasa ini. "Misalnya, tak harus terlebih dahulu didepak dari koalisi, mundur saja. Kesannya terdzolimi jika didepak, padahal kami (Demokrat) yang didzolimi oleh mereka."
Nurhayati mengakui pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogratif presiden. Tapi, jika ada menteri yang tak sepaham lebih baik mundur saja dari awal.
Wakil Sekertaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya terbiasa berbeda pendapat dengan Demokrat. "Sudah sering itu," kata dia.
"Kami mengusung angket Century, Demokrat tak setuju. Kami pendukung angket pajak dan Demokrat tak setuju pula."
Terkait menteri, Ia menyatakan partainya tak menaruh menteri berdasarkan hitung-hitungan kursi di DPR. "Itu kan hak prerogratif presiden," ujarnya.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
