Daftar 'Perang' Antar Kubu di PKS  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 27 Mei 2013 05:55 WIB

TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Hingar-bingar yang melanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hampir selalu disertai pertarungan dua kubu di dalam tubuh partai. Burhanuddin Muhtadi menyebut kubu ideologis dan pragmatis.

Kubu ideologis, menurut Burhanuddin, beranggapan partai tak perlu besar-besar, cukup lolos electoral threshold, tapi tetap istiqomah.

Sedangkan kubu pragmatis berkeinginan partai terus membesar dengan tujuan menegakkan syariah. ”Kubu ini lebih permisif, termasuk dalam penggalangan dana,” ujar Burhanuddin. Berikut gambaran beberapa konflik dalam tubuh PKS

1. Pencalonan Wiranto Sebagai Capres (2004)
Sehari setelah Wiranto memenangi Konvensi Partai Golkar pada 21 April 2004, Murakib Aam PKS Hilmy Aminuddin, Sekjen PKS M. Anis Matta, dan petinggi lainnya menemui Wiranto guna menjajaki calon presiden.

Sementara Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, di kubu yang lain didekati Amien Rais. Akhirnya pada Majelis Syura sebanyak 70 persen mendukung Amien Rais, 20 persen memilih Wiranto. Sisanya abstain dan memilih Hamzah Haz.

Bahkan pada sidang Majelis Syura April 2004, nama Hidayat Nur Wahid dipilih 197 daerah. Sedangkan Wiranto hanya didukung 37 daerah. Bagaimanapun hasil sidang Syura pada Juni 2004 itu menguatkan kubu Hidayat Nur Wahid. "Bukan kader PKS namanya kalau enggak patuh," kata Hidayat ketika itu.

Selanjutnya: Pencalonan Adang Darajatun

<!--more-->

2. Pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Adang Darajatun (2007)
Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007, PKS yakin dengan calon yang diusung sendiri. Alasannya hasil pemilu legislatif menempatkan PKS di urutan teratas pada tahun 2004. Akhirnya dipilih Adang Daradjatun dan wakilnya, Dani Anwar melawan kubu Fauzi Bowo.

Selanjutnya: Iklan Soeharto

<!--more-->

3. Iklan Soeharto (2008)
Menyambut hari Pahlawan, pada November 2008 PKS mengeluarkan iklan kontroversial yang mensejajarkan Soeharto dengan pahlawan nasional lainnya.

Iklan berdurasi 30 detik langsung menyulut pro kontra. Anis Matta yang mengusulkan pembuatan iklan televisi itu menolak menghentikan iklan tersebut. “Tidak ada perubahan, dan akan terus tayang. Tidak tahu sampai kapan,” kata Anis Matta.

Sementera Presiden PKS ketika itu Tifatul Sembiring sedikit berbeda pendapat dengan rekanya. “Soeharto bukan pahlawan,” ujarnya. “Soeharto hanya bagian sejarah yang tidak bisa dihilangkan.”

Selanjutnya: Reshuffle Kabinet

<!--more-->

4. Reshuffle Kabinet (2011)
Isu pergantian ketika itu sedang hangat. Sekjen PKS Anis Matta bahkan sempat mengancam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau ada reshuffle pada PKS, (kontrak khusus) saya akan buka,” kata Anis. Ia juga mengkritik presiden yang sering resuffle dengan proses fit and proper test yang ketat. "Asumsinya kalau seleksi ketat hasilnya bagus dong. tapi kalau seleksi ketat diganti-ganti tiap waktu, orang bertanya ini yang salah diseleksi atau salah urus," katanya.

Kerasnya suara Anis disinyalir karena presiden akan mengganti koleganya di kementerian Pertanian, Suswono. Sedangkan Tifatul Sembiring justru mendapat tugas baru dari presiden. Tifatul diminta presiden untuk menenangkan kader PKS. “Beliau meminta ketidaknyamanan dan pertengkaran di bawah itu disetop,” kata Tifatul.

Akhirnya satu menteri PKS, yaitu menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata diganti. Presiden PKS saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq langsung mengeluarkan komentar pedas yang ditujukan ke presiden. "Jika komitmen Presiden terhadap PKS berkurang, para kader pun menuntut komitmen partai kepada Presiden juga dikurangi," ujar Luthfi.

Selanjutnya: Penyitaan Mobil

<!--more-->

5. Penyitaan Mobil Luthfi Hasan Ishaaq (2013)
Konflik terakhir kubu di PKS terlihat pada penyitaan mobil Luthfi Hasan Ishaaq. Niat KPK yang hendak menyita kelima mobil yang diduga milik bekas Presiden PKS Luthfi Hasan sempat dihalang-halangi dan di protes keras.

Wasekjen PKS Fachri Hamzah yang paling bersuara keras. "Kantor ini bukan pabrik narkoba, tidak ada barang berbahaya di dalamnya," kata Fachri. Ia melanjutkan,"Jika mengambil dengan cara baik, kami pun tak akan mempermasalahkannya," kata Fahcri.

Sementara di kubu yang lain Tifatul Sembiring justru bertolak belakang dengan Fachri. Tifatul Sembiring justru menyilahkan KPK mengambil mobil-mobil tersebut. "Menurut saya, bawa saja dulu (mobil-mobil itu). Yang lima itu bawa aja," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika.

EVAN | PDAT

Terhangat:
Darin Mumtazah & Luthfi
| Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha


Baca juga:

Ini 32 Anggota DPRD DKI Interpelator Jokowi

Lepas Empat Istrinya, Ini Perasaan Eyang Subur
Neymar Sudah Jadi Milik Barcelona

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

8 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

33 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

39 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

41 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

42 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

42 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

43 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya