TEMPO Interaktif, Nganjuk:Panwaslu menemukan sejumlah pelanggaran pelaksanaan pilpres putaran kedua di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mulai dari praktek politik uang hingga pelanggaran administratif. Hingga Selasa (21/9), Panwaslu Nganjuk terus memantau dan mengklasifikasi semua bentuk pelanggaran. "Kita akan masukkan jenis pelanggaran tersebut ke jenis pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif," kata Herman SH MM, Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk kepada Tempo, Selasa (21/9).Menurut Herman, pelanggaran yang berhasil dideteksi dan dikumpulkan buktinya di antaranya adanya praktek politik uang, pelanggaran penghitungan sebelum waktunya, dan adanya salah satu saksi berasal dari perangkat desa yang masih aktif. Pelanggaran politik uang terjadi di TPS V dan TPS VI Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Anang Muarif, salah seorang fungsionaris ranting PDIP Desa Ngrengket membagikan sembako kepada para pemilih sehabis melakukan pencoblosan. Di dalam kemasan paket sembako yang berisi beras 2 kilogram, gula pasir 250 gram dan dua bungkus mie rebus juga disertai gambar capres Megawati. Menurut Herman, tindakan itu dikategorikan sebagai pelanggaran pilpres berupa politik uang. Jumlah sembako yang dibagikan berjumlah sembilan paket, delapan paket sudah diambil oleh warga di rumah Anang setelah mencoblos Mega-Hasyim. 1 paket tersisa belum diambil karena ada kesamaan nama dalam pemilih tapi orangnya berbeda. Di dalam satu bungkus sembako disertakan duagambar Megawati Sukarnoputri. "Jika didalam paket sembako itu tidak disertakan gambar Megawati, bukan pelanggaran pemilu. Tapi karena dalam kemasan itu ada gambar Megawati, maka itu jelas masuk kategori praktek money politics," kata Herman.Atas temuan itu, Panwaslu Nganjuk langsung mengamankan barang bukti dan meminta keterangan oknum anggota ranting partai yang membagikan sembako serta warga masyarakat yang telah menerima bantuan sembako usai melakukan pencoblosan. Bentuk pelanggaran lain, yaitu penghitungan suara sebelum waktunya di TPS IX Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kota Nganjuk dan adanya saksi dari unsur perangkat desa yang masih aktif. Hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Untuk penghitungan suara sebelum waktunya sesuai aturan yang berlaku, yaitu pukul 13.00 WIB, sehingga bisa mengakibatkan hilangnya hak calon pemilih, selain dijerat pelanggaran administratif, Ketua PPS bisa dijerat hukum pidana. "Disengaja atau tidak, Ketua PPS telah menghilangkan atau menghalangi hak warga negara ikut memberikan suara. Jadi semua pelanggaran ada sanksi hukumnya dan tak ada toleransi hukum bagi pelanggarnya," kata Herman.Sementara di Kota Kediri, menjelang pencoblosan, Panwaslu Kota Kediri juga mendapatkan laporan tim Mega-Hasyim membagi-bagikan bingkisan berupa sembako 'door to door' di sejumlah kelurahan di tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri. Bingkisan sembako itu dibagikan ke setiap rumah penduduk pada sore dan malam hari menjelang coblosan. "Kami sudah mendapatkan data itu namun belum bisa kami proses karena harus menunggu tiga hari lagi setelah penghitungan suara," kata Imam Subawi, anggota Panwaslu Kota Kediri.Menurut Imam, di Kecamatan Mojoroto sejumlah kelurahan mendapat pembagian sembako, di antaranya Kelurahan Campurejo dan Sukorame. Untuk Kecamatan Kota pembagian sembako terjadi di Kelurahan Semampir dan Setonopande. Sedangkan di Kecamatan Pesantren ada di Kelurahan Bangsal, Bawang dan Ketami.Dwidjo U. Maksum - Tempo