Komnas HAM Nilai Kebebasan Berpendapat Sudah Baik

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Kamis, 23 Mei 2013 20:40 WIB

TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Imdadun Rahmat, menyatakan kebebasan berbicara di Indonesia telah tumbuh kuat. Indikatornya, kata dia, adalah maraknya penolakan terhadap pemberian penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Memberikan kritik dan masukan kepada presiden itu sesuatu yang harus diapresiasi," kata Imdadun, Kamis 23 Mei 2013. Kritik atas pemberian penghargaan itu terutama disuarakan rohaniawan Franz Magnis Suseno yang mengirim surat keberatan ke Appeal of Conscience Foundation (ACF), lembaga yang memberikan hadiah bergengsi tersebut.

Menurut Imdadun, masukan seperti yang disampaikan Franz Magnis tidak sepatutnya dicerca atau disesali, terlebih dilarang.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai kritik Franz Magnis terlampau dangkal. "Jadi, kata-kata Pak Magniz itu, maaf ya, dia matanya dangkal," kata Dipo. Franz Magnis sendiri menanggapi ringan pendapat Dipo Alam. Dia menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban Dipo membela SBY.

ISMI DAMAYANTI

Topik Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Berita Terpopuler:
PKS: VW Caravelle Milik Luthfi, bukan DPP
Koruptor Jujur Mengaku Korupsi Karena Bupati
Kasus Blok A, Ahok Tak Gentar Hadapi Djan Faridz
Koruptor Jujur Kasihan Pada Koruptor Kelas Kakap
Duit Fathanah Diduga Mengalir ke Mahasiswi Unhas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAM

Berita terkait

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?

Baca Selengkapnya

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.

Baca Selengkapnya

Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

4 Oktober 2017

Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya

Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM

18 September 2017

Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

20 Agustus 2017

Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan ada sedikitnya 20 rekomendasi yang kemungkinan bakal ditolak atau menjadi catatan oleh Indonesia.

Baca Selengkapnya