TEMPO Interaktif, Jakarta: Dialog penajaman visi, misi, dan program capres/cawapres selama tiga hari berturut-turut ternyata tidak terlalu menambah keyakinan masyarakat terhadap pilihan mereka. Hal itu merupakan hasil survei cepat yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sejak 14-16 September.Disebutkan ternyata dialog itu hanya menambah keyakinan 25 persen dari pemirsa televisi. Sisanya, mereka tidak menjadi yakin setelah melihat tayangan itu. Demikian pula masyarakat berpendapat, dari dialog itu sebanyak 85 persen menilai dua kandidat presiden tidak menawarkan program riil di masyarakat. Hal ini dikatakan Koordinator Nasional JPPR, Gunawan Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta Jumat (17/9) siang. Menurut Gunawan, masyarakatpun dari suguhan dialog itu hanya 40 persen yang cukup mengenal kandidatnya. Sedangkan, sisanya 60 persen mengaku tidak cukup mengetahui informasi mengenai kandidat presiden diputaran dua. Dia menjelaskan, JPPR menemukan kecemasan atas ketidaknetralan aparat pelaksana ditingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dalam putaran kedua ini. Sebanyak 25 persen cemas penyelenggara pemilu di desa menyalahgunakan tugasnya, karena tidak bisa berlaku adil terhadap kedua kandidat. Contohnya di Gresik, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Sumbawa, Temanggung Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, banyak anggota PPS dan KPPS yang menjadi tim sukses calon presiden tertentu. Masyarakat juga merasa cemas terhadap intimidasi dan keselamatan staf PPK dan PPS, namun jumlahnya hanya lima persen. Dikatakan Gunawan, kendati terjadi teror bom di Kuningan menjelang pilpres putaran dua, namun dari hasil survei cepat itu ternyata hanya lima persen yang mencemaskan keamanan daerahnya. Mereka juga merasakan suasana kebebasan menjelang pencoblosan sebanyak 95 persen. Dia menjelaskan, survei cepat ini dilakukan di 50 kabupaten di 31 provinsi. Namun, hanya 20 kabupaten di sembilan provinsi yang memberikan respon. Disamping itu, pada hari H-nya nanti JPPR akan menurunkan 20 ribu relawan yang memantau di PPS, dan 100 ribu relawan mandiri yang membantu proses pemantauan. Rencananya, 20 ribu pemantau ini akan memantau di 16 ribu PPS dan 2000 kecamatan. Menurut Deputi Koordinator JPPR, Adung A. Rachman, pemantauan yang akan dilakukan secara bertahap pada hari H dan sepanjang proses penghitungan suara. Dia meminta agar masyarakat mewaspadai adanya 'pesulap-pesulap' yang muncul ditingkat PPS hingga kecamatan dan memanipulasi penghitungan suara. Istiqomatul Hayati - Tempo